Bisnis.com, JAKARTA - Para pelaku usaha di Ibu Kota Jakarta mengaku sangat kecewa terhadap hasil debat publik Pilkada DKI 2017 kedua yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Junat (27/1) malam.
Pasalnya, dari dua kali debat, baik yang kedua kalinya ini dan juga sepekan sebelumnya debat pertama, tidak ada sama sekali materi yang menyangkut secara teknis membahas kepentingan dunia usaha.
Hal itu seperti disampaikan Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang, Minggu (29/1). Pihaknya, semula sangat berharap dalam debat tahap kedua itu, kepentingan dunia usaha dapat terakomodir, mengingat tema yang diusung sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi pengusaha saat ini.
"Namun ternyata sangat jauh dari harapan. Pelaku usaha sangat kecewa terhadap materi debat. Dua kali debat, tidak ada sama sekali materi yang menyangkut secara teknis membahas kepentingan dunia usaha di Jakarta," tegasnya.
Menurut, KPU DKI juga turut andil dalam timbulnya kekecewaan tersebut, lantaran dianggap tidak peka dengan kondisi Kota Jakarta sebagai kota jasa. Di mana issu kemiskinan, penganguran, kesenjangan, pembangunan infrastruktur, semuanya bermuara ke ekonomi.
"Kepentingan pelaku usaha sangat terabaikan dalam dua kali debat cagub/cawagub DKI Jakarta. Kami tidak menemukan apa strategi pasangan calon dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jakarta dan mau dibawa kemana ekonomi Jakarta," terangnya.
Menurutnya isu yang diangkat terlalu menonjolkan isu sosial politik dari pada pembangunan ekonomi yang merupakan tulang punggung utama pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta.
"Jika ekonomi Jakarta tumbuh dengan baik, iklim yang kondusif, aktivitas berbagai bidang usaha jasa bergairah maka semua issu yang dibahas itu akan terjawab," katanya.
Menurut Sarman, seharusnya fundamental tantangan dan permasalahan ekonomi Jakarta ini yang harus perlu digali dan dipertajam dalam debat.
Namun yang terjadi, pihaknya merasa masih buta akan visi misi cagub/cawagub DKI Jakarta, yang sedang bertarung di Pilkada DKI 2017, khususnya dibidang ekonomi.
Pasalnya, pebisnis di DKI butuh pokok-pokok pikiran pasangan calon secara teknis mengatasi berbagai issu dibidang ekonomi, seperti pembinaan dan pemberdayaan seperti bagaimana yang bakal dilakukan kepada UMKM/PKL.
Lalu, kata dia, isu konsep pengembangan pariwisata Jakarta dan turunannya, iklim investasi, industri kreatif, industri reklame, masalah buruh dan upah minimum provinsi (UMP), serta pelayanan perizinan dan zonasi usaha.
Sarman menilai permasalahan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Penataan Kota yang menjadi tema, ternyata hasilnya sangat jauh dari harapan, karena sama sekali tidak mengakomodir kepentingan pelaku usaha.
"Misalkan, tadinya kami berharap ada pembahasan tantang Perda No.1/2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, karena batas waktu penyesuaian usaha sesuai zonasi tanggal 18 Pebruari 2017," terangnya.
Sementara, terkait pelayanan publik, juga tidak menyentuh peningkatan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). "Tapi malahan larinya ke infrastruktur jalan dan banjir yang pada debat tahap pertama sudah dibahas," tegasnya.
Pihaknya juga turut menyalahkan KPU DKI atas kegagalan dalam menyusun substansi materi yang lebih fokus, teknis, dan mengena pada permasalahan yang ada di Jakarta.
Kemudian, lantaran aspirasi pengusaha tidak terakomodir, Kadin DKI Jakarta berencana mengundang ketiga paslon untuk mengadakan penajaman visi dan misi dibidang pembangunan Ekonomi Jakarta.
Pihaknya berharap, ketiga pasangan calon dapat hadir sesuai dengan rencana penyelengaraan tanggal 3 Februari 2017. "Kami ingin lakukan ini karena ingin mendengar langsung jawaban yang tegas dan subtansi serta solutif," tegasnya.
