Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah segera menuntaskan pembangunan 4,5 km tanggul laut di wilayah pesisir DKI Jakarta pada tahun ini sebagai bagian pertama dari realisasi pembangunan tanggul laut sepanjang 20 km yang menjadi bagian pemerintah.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyatakan, sisa 100 km dari total panjang pantai 120 km alias giant sea wall akan menunggu kajian dari tim ahli Korea Selatan. Kajian tersebut, tuturnya, juga termasuk wilayah reklamasi 17 pulau yang sempat menjadi polemik.
“Tahun ini baru 4,5 km yamg di Kamal, Pluit dan Kalibaru, sedangkan [tim ahli] Korea [Selatan] ini sedang mempelajari sisanya yang tanggul besarnya yang giant sea wall itu sambil membuat alternatif yang reklamasi itu masuk atau enggak,” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (13/3/2017).
Selain tim ahli Korea Selatan yang mengkaji detil teknis, pemerintah juga melibatkan tim dari Belanda untuk mempelajari aspek institusi dan pembiayaan. Adapun, Pemerintah juga telah membentuk Project Management Unit (PMU) yang secara khusus menangani pembangunan North Capital Integrated Coastal Development (NCICD).
Menurut estimasi, Basuki menyebut, proses pengerjaan tanggul laut 20 km yang merentang di pesisir utara Jakarta tersebut akan tuntas maksimal 2 tahun atau pada akhir 2018.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan telah menemui titik terang untuk pembangunan tanggul laut tersebut. Hal ini lanjutnya, disimpulkan dari kajian pihaknya yang disusun sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
Baca Juga
"[Pendanaan] dari APBD Rp9 triliun, multiyears. Pokoknya tahun ini harus dimulai untuk selamatkan Jakarta dari banjir rob," kata Bambang.
Menteri PUPR menyatakan pembangunan NCICD tidak bertujuan untuk melakukan pengendalian banjir Jakarta, melainkan untuk perbaikan lingkungan. Basuki memaparkan Jakarta mengalami penurunan muka tanah hingga 11-12 cm per tahun, sehingga pada 2030 tidak ada lagi sungai yang mengalir ke laut.
Dia menyebut, fakttor utama penurunan muka tanah adalah karena aktivitas ekonomi dan pengambilan air tanah. Hal ini, lanjutnya, juga terjadi di kota-kota besar pesisir negara lain seperti New York dan Bangkok. Untuk itu, lanjutnya, selain pembangunan NCICD, pemerintah juga menyediakan alternatif penyediaan air dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur dan Karian.
“Nah, kalau [dua SPAM] itu sudah jadi maka 2019 stop air tanah enggak boleh ambil, untuk itulah sambil kita, jadi tujuan NCICD itu memperbaiki itu.”
