Bisnis.com, JAKARTA--Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat membenarkan pihaknya telah membatalkan rencana pembelian lahan untuk ruang publik terbuka ramah anak (RPTRA) pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan DKI 2017.
Pembangunan RPTRA merupakan salah satu program unggulan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
"Kami matikan anggaran pembelian lahan RPTRA karena waktunya tak mencukupi," katanya di Balai Kota DKI, Senin (28/8/2017).
Hal ini, lanjutnya, membuat lahan untuk RPTRA tak bisa dieksekusi oleh Walikota di lima wilayah dan Kepulauan Seribu.
Meski demikian, Djarot mengatakan tetap memprioritaskan program RPTRA pada tahun anggaran mendatang. Untuk saat ini, Pemprov DKI akan memfokuskan pada optimalisasi lahan-lahan yang sudah dimiliki oleh pemerintah.
"Saya sudah minta Bu Tuty [Kepala Badan Perencaan dan Pembangunan Daerah Tuty Kusumawati] untuk memasukkan anggaran pembelian lahan RPTRA pada APBD DKI 2018," imbuhnya.
RPTRA merupakan program unggulan Ahok selama memimpin Jakarta. Kini, anggaran RPTRA dihapus karena kesalahan nomenklatur hingga salah input kode rekening dari Pemprov DKI.
Anggaran untuk pengadaan lahan RPTRA dihapus dari Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD 2017. Lima kota administratif di Jakarta semestinya mendapatkan anggaran Rp 50 miliar untuk masing-masing Walikota.
