Bisnis.com, JAKARTA - Walikota dari seluruh Indonesia bersama dengan para pemangku kepentingan terkait dari kementerian, organisasi penyandang disabilitas, organisasi pekerja dan pengusaha serta organisasi lainnya berkumpul dalam "Pertemuan Tingkat Tinggi Walikota menuju Kota Inklusif" yang diadakan oleh Persatuan Bangsa Bangsa (PBB).
Acara yang diselenggarakan atas kolaborasi The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), International Labour Organization (ILO), World Health Organization (WHO) dan Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia (APEKSI) ini mengangkat isu pembangunan kota dengan menerapkan konsep inklusif terhadap warga masyarakat berkebutuhan khusus.
Para walikota dan perwakilan organisasi yang hadir akan memaparkan kebijakan dan prakarsa yang memungkinkan transformasi positif di kota-kota mereka.
Sebagai penguat komitmen, para walikota menandatangani Piagam Jaringan Walikota menuju Kota Inklusif yang diikuti oleh 14 kota antara lain Tangerang Selatan, Padang, Banjarmasin, Mojokerto, Ambon, Bengkulu, Surakarta, Kupang, Jambi, Jakarta Pusat, Metro Lampung, Banda Aceh, Yogyakarta, dan Denpasar.
Bambang P.S. Brodjonegoro, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), menyampaikan saat ini kota-kota di Indonesia masih jauh dari taraf kota yang nyaman untuk ditinggali.
Jakarta sebagai Ibukota saat ini berada di posisi ke 116 urutan negara yang paling nyaman untuk ditinggali, menurut Bambang salah satu syarat agar kota menjadi nyaman harus menggunakan konsep inklusif.
"Pada kesempatan ini kita ingin kota-kota di Indonesia itu memperbaiki inclusiveness-nya dengan mengadopsi permasalahan people with disability (PWD) itu ke dalam perencanaan pembangunan dan di dalam action yang merupakan turunan dari perencanaan pembangunan tersebut," ujarnya usai membuka acara Pertemuan Tingkat Tinggi Walikota menuju Kota Inklusif di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (31/10/2017).
Bambang menuturkan ada banyak cara bagi walikota untuk meningkatkan indeks kenyamanan kota yaitu dengan cara pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh kelompok masyarakat penyandang cacat serta pengadaan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau.
"Sehingga akhirnya mereka tidak mengalami diksriminasi lagi dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga kota," tuturnya.
.jpg?w=348&h=261)
