Bisnis,com, JAKARTA--Sejak dilantik pada 16 Oktober 2017 hingga 100 hari kerja, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih ingin melihat arah kerja yang jelas di pemerintahan Gubernur DKI dan Wakil Gubernur DKI, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono mengatakan dalam menyikapi 100 hari kerja Anies-Sandi, Fraksi PDI Perjuangan tidak akan menyoroti mengenai 23 janji yang dinyatakan dalam kampanye Pilkada DKI 2017. Pasalnya, tahapan Pilkada DKI sudah selesai. Dan sekarang saatnya memasuki periode kerja.
"Kebijakan yang selama ini dibuat oleh Anies dan Sandi tidak berdasarkan tahapan yang sistematis sehingga terlihat garis benang merah arah tujuan pembangunan Kota Jakarta. Kebijakan yang dibuat cenderung responsif dan tidak memiliki tahapan yang runtun sehingga tidak berkesinambungan," katanya di DPRD DKI, Rabu (25/1/2018).
Gembong mengingatkan tiga gubernur sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat telah meletakkan landasan yang kuat untuk penataan Kota Jakarta. Ibu Kota tidak hanya menjadi kota yang modern dan berkembang sesuai perkembangan zaman, tetapi juga menjadikan kota Jakarta sejajar dengan kota-kota besar di negara-negara maju lainnya.
Selama lima tahun bisa dilihat bahwa pembangunan infrastruktur sangat massif, seperti pembangunan MRT, LRT, Simpang Susun Semanggi, Flyover Kuningan Selatan, dan Flyover Pancoran.
Kemudian, pembangunan puluhan tower rusunawa untuk warga yang sebelumnya tinggal di bantaran kali dan kawasan kumuh. Pemerintahan sebelumnya juga telah melakukan penataan PKL di kawasan Tanah Abang dan sterilisasi trotoar dari okupasi PKL dan Sepeda Motor.
Baca Juga
"Namun, hasil kerja yang sebelumnya sudah bagus itu sekarang berubah 180 derajat atas nama kemanusiaan dan istilah yang sering dipakai Anies yakni Keperpihakan dan Keadilan," imbuhnya.
Untuk itu, terkait 100 hari kerja Anies-Sandi, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti beberapa hal berikut ini:
1. Pernyataan ‘Pribumi”
Soal pernyataan-pernyataan Gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang secara terang benderang bisa dimaknai bahwa keduanya masih belum “move on” dari kontestasi Pilkada. Saat dilantik, Gubernur Anies menyebut “Pribumi” yang akhirnya membuat kontroversi ditengah masyarakat. Pasca Pilkada, Gubernur-Wakil Gubernur seharusnya berdiri ditengah-tengah. Bukan lagi milik orang-orang yang memilihnya.
2. Membuka Kawasan Monas Untuk Kegiatan Umum
Kebijakan yang kemudian membuat polemik yakni membuka kawasan Monas untuk berbagai kegiatan yang menimbulkan konsentrasi massa banyak. Harus dipahami bahwa Kawasan Monas merupakan Ring 1, yakni Istana Kepresidenan dan Pusat Pemerintahan. Ada sejumlah aturan yang mengategorikan lokasi Monas dan sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan, Utara, Barat, dan Selatan ke dalam zona netral. Peraturan itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di wilayah DKI Jakarta, termasuk Monas.
3. Pagar Pembatas Monas Dicopot
Gubernur DKI dan Wakil Gubernur DKI, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mengeluarkan kebijakan mencopot pagar pembatas rumput di Monas. Karena ingin menciptakan Monas sebagai taman kota. Padahal sebelumnya, lapangan rumput dibatasi dengan pagar pembatas dengan sling besi. Supaya rumput tidak diinjak oleh para pengunjung Monas yang mencapai ribuan tiap harinya.
4. Jumlah TGUPP Yang Fantastis
Anggaran Rp 28 miliar untuk 73 orang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI telah disepakati dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, Selasa (28/11/2017). Jika dilihat beberapa peraturan yang mengatur jumlah TGUPP, jumlah yang ditentukan Anies sangat fantastis.
5. Penataan Pasar Tanah Abang
Yang juga menjadi perhatian kami yakni penataan kawasan Pasar Tanah Abang. Gubernur Anies sepertinya lupa bahwa saat era Jokowi para PKL ditertibkan dan masuk ke Blok G. Sekarang kondisinya berbalik 180 derajat. Berdalih tidak mau menertibkan, Gubernur Anies justru mengorbankan satu jalan untuk PKL dapat berdagang. Akibatnya, kawasan Pasar Tanah Abang semakin kumuh, dan kemacetan semakin menjadi parah. Niatan memuliakan pejalan kaki dengan trotoar yang steril pun gagal, karena sampai saat ini trotoar masih dikuasai PKL.
6. Pascaputusan MA tentang Pencabutan Aturan Larangan Motor
Pada penataan kawasan jalan protokol MH. Thamrin-Merdeka Barat, kami Fraksi PDIP menyesalkan lambatnya eksekusi kebijakan yang harusnya dilakukan cepat oleh Gubernur pasca dibatalkannya Pergub Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor oleh Mahkamah Agung. Seharusnya Gubernur Anies dapat membuat aturan yang mengatur pembatasan penggunaan kendaraan.
7. Rusunami Berkonsep Rumah DP Nol Rupiah
Pembiayaan Rusunami DP 0 Rupiah yang baru diluncurkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai menjiplak program sejuta rumah milik Presiden Joko Widodo. Sayangnya, harga yang dijual jauh lebih tinggi yaitu Rp185 juta-Rp320 juta sehingga tidak bisa dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Program sejuta rumah milik Jokowi memanfaatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau program KPR bersubsidi dengan bunga sampai 5% per tahun dengan jangka waktu sampai 20 tahun.
8. OK OTrip Diterapkan Setengah Hati
Mengenai program OK Otrip dengan kepanjangan One Karcis One Trip, menurut kami diterapksan setengah hati. Kami dari kalangan wakil rakyat justru lebih mendukung setiap yg ber-KTP DKI digratiskan saja sekalian. Manfaatkan APBD yang ada jadi dimaksimalkan subsidinya buat rakyat. Tidak perlu pakai OK Otrip, langsung digratiskan bagai warga DKI Jakarta. Tidak perlu pakai penerapan durasi tiga jam. Karena APBD DKI sudah begini tinggi, apa yang bisa dikembalikan untuk warga berupa transportasi gratis.
9. Becak Dioperasikan Lagi
Fraksi PDI Perjuangan mengkritik kebijakan terbaru Gubernur Anies, yaitu menghidupkan kembali becak. Meski direncanakan becak akan dijadikan angkutan lingkungan, menurut Fraksi PDI Perjuangan hal itu tidak diperlukan. Karena sudah ada transportasi alternatif lain yang sesuai dengan perkembangan kota modern dan megapolitan. Yaitu, sudah banyak bajaj berbahan bakar gas (BBG) yang menjadi angkutan lingkungan, lalu Qute yang menggantikan bemo serta dibantu oleh transportasi ojek berbasis aplikasi.
10. Pencabutan HGB Pulau Reklamasi
Anies-Sandi perlu banyak belajar soal pengelolaan pemerintahan agar dapat menghargai keputusan pemerintah mengenai sertifikat hak guna bangunan (HGB) yang telah diterbitkan. Bahwa HGB itu muncul karena ada rekomendasi dari pemerintah provinsi yakni DKI Jakarta. Kalaupun ingin mencabut , Anies-Sandi mengajak duduk DPRD DKI untuk membahas rekomendasi pencabutan HGB kepada BPN sesuai dengan janjinya ketika paripurna perdana.
11. OK OCE Tak Berpihak Pada Pelaku UMKM
OK OCE, salah satu program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno, dinilai tidak konsisten karena pemberian modal untuk peserta ternyata bukan dana bergulir, melainkan dana dari Bank DKI dengan bunga 13%.
