Bisnis.com, JAKARTA - Banyak pihak mempertanyakan 29 capaian program 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies R. Baswedan dan Sandiaga S. Uno, belum ada program yang terkait dengan tata kelola persampahan.
Ubaidillah, pengamat lingkungan perkotaan Jakarta, mengatakan masalah sampah semestinya menjadi perhatian serius mengingat Ibu Kota sudah lama masuk dalam kategori ‘darurat sampah’ akibat produksinya yang sangat besar yakni mencapai 6.500-7.000 ton per hari.
Namun, lanjutnya, sampah itu belum jelas pola penanganannya dan bergantung pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang di Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan ditumpuk secara terbuka (open dumping) dan pemadatan (controlled landfill).
“Masalah sampah mestinya menjadi perhatian serius mengingat produksi sampah yang sangat besar itu tidak jelas pola penanganannya dan bergantung pada TPA Bantargebang,” ungkapnya pada Sabtu (27/1/2018).
Menurutnya, meskipun ada upaya perbaikan, pengelolaan sampah di TPA Bantargebang masih berpotensi merusak lingkungan dan menjadi sumber berbagai penyakit, serta mencemari udara, tanah, dan air tanah.
Selain itu, juga mencemari irigasi dan badan-badan air, bau yang meresahkan, merusak estetika, serta penyebab krisis air bersih dan potensi terjadinya konflik sosial.
Dia menjelaskan produksi sampah Jakarta juga mencapai 780 ton pada perayaan malam Tahun Baru 2018 juga harus menjadi perhatian Gubernur DKI Jakarta karena itu mencakup situasi budaya masyarakat.
Kondisi tersebut, lanjutnya, termasuk pelestarian budaya yang tidak baik sebagai cermin budaya yang ke depan harus bisa diminimalisir atau angka timbunan sampah pada setiap perayaan malam pergantian tahun baru di Jakarta mesti ditekan.
Ubaidillah, yang juga Ketua Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta, mengatakan sebagai solusi manajemen sampah, Pemprov DKI harus segera merancang model pemilahan sampah secara masif.
Dia menambahkan jika sampah telah terpilah sesuai dengan jenisnya, dapat memudahkan pemrosesan, misalnya untuk diolah menjadi energi alternatif, untuk dikompos, atau didaur ulang.
“Begitu juga mana sampah yang untuk dimusnahkan, untuk dijual secara aman dan legal kepada swasta, termasuk memungkinkan untuk mengembalikan sampah kepada produsen," ujarnya.
