Bisnis.com,JAKARTA--Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Imam Santoso mengatakan proyek normalisasi sungai Ciliwung masih berlangsung hingga saat ini.
Namun, dia tak menampik bahwa belum ada progres yang memadai lantaran kendala dari pihak Pemprov DKI.
"Proyek normalisasi masih berjalan. Anggaran juga tidak ada masalah, tetapi kami gak bisa eksekusi jika Pemprov DKI belum membebaskan lahan di bantaran sungai," ujarnya ketika ditemui Bisnis, Senin (5/2/2018).
Dia menuturkan sesuai perjanjian yang telah disetujui, pemerintah pusat melalui Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) bertanggung jawab untuk membangun fisik atau konstruksi beton di pinggir sungai.
Sementara itu, Pemprov DKI akan memastikan lahan-lahan tersebut harus bebas dari hunian warga sebelum dibangun oleh pemerintah pusat. Lambatnya progres pembebasan lahan, lanjutnya, membuat progres normalisasi sungai yang dimulai dari TB Simatupang hingga ke Manggarai menjadi lambat.
Bahkan, karena itu pula, Kementerian PU PR tidak menganggarkan dana untuk normalisasi pada tahun ini.
Baca Juga
"Tahun lalu, kami sudah anggarkan tetapi karena tidak ada progres pembebasan lahan maka anggarannya hangus. Dari total 39 km, kami baru menyelesaikan 16 km. Itu di dua sisi sungai," imbuhnya.
Untuk itu, dia meminta kepada Dinas Tata Air DKI Jakarta agar segera mempercepat proses pembebasan lahan. Meskipun dia tak menampik bahwa pekerjaan tersebut cukup menyulitkan.
"Mudah-mudahan Pemprov DKI bisa mempercepat proses ini. Apalagi seperti di kali Krukut, di sana wilayahnya padat penduduk ya pasti lebih sulit. Kami siap kapan saja kalau lahannya sudah clear," katanya.
