Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk menyinkronkan proyek rumah tapak versi PT Nusa Kirana dengan skema down payment Rp0 yang digagas pemerintah Ibu kota. Kendati demikian, percobaan ini akan mengahadi berbagai rintangan.
Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Uno mengapresiasi kepada PT Nusa Kirana yang telah berinisiasif membangun rumah terjangkau dengan skema down payment (DP) Rp0 (nol rupiah) di Jalan Malaka IV, Rorotan, Jakarta Utara. Kendati demikian, program rumah tapak tersebut belum bisa terintegrasi dengan DP nol rupiah yang merupakan inisiasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Ada pun faktor keterbatasan regulasi dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) baru selesai pada April tahun ini menjadi kendala rumah tapak di Rorotan ini belum masuk ke program pemerintah. Selain itu, rumah tapak di Rorotan ini tidak bisa masuk ke dalam skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) karena harganya di sekitar Rp350 juta.
"Kalau pakai skema FLPP, kelihatannya belum ada ruang untuk menyinkronkan itu," kata Sandi Kamis (1/3/2018).
Akan tetapi, Sandi menjelaskan akan membuka berbagai opsi dan pembicaraan dengan pihak pengembang ini agar bisa saling berkolaborasi agar skema DP nol rupiah ini berhasil. "Kira-kira dua pekan ini kita coba cari titik temunya. Saya akan laporkan setelah itu," ujarnya.
Menurutnya, program DP nol rupiah di Rorotan ini merupakan langkah inisiatif pertama dari pihak swasta. Dia menambahkan pada sebelumnya program ini hanya melibatkan antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan swasta sehingga lebih fleksibel diatur oleh Pemprov DKI.
Baca Juga
"[Namun] kita akan coba [mencari] adakah inovasi lain dari segi skema yang bisa kita tawarkan sehingga pemerintah bisa memfasilitasi DP nol rupiah dengan sistem rumah tapak yang dilakukan PT Nusa Kirana," ungkapnya.
Sementara itu, Government Relations PT Nusa Kirana, Dhiki Kurniawan berharap kepada Pemprov DKI dapat memberikan subsidi seperti pengurangan nilai tanah dan lain-lain. Namun, dia menambahkan untuk rencana pastinya akan dibicarakan terlebih dahulu dengan pihak Pemprov DKI.
Menurutnya, pembicaraan dengan Pemprov DKI akan membahas mengenai DP nol rupiah di Rorotan ini apakah akan masuk ke dalam program pemerintah. Kendati pada akhirnya tidak bisa sinkron, PT Nusa Kirana akan tetap berupaya agar masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan skema DP nol rupiah.
"Kalau ternyata dari sisi Pemprov DKI masih belum bisa [memasukan Rorotan] ke dalam program, kami tetap jalan, tidak ada masalah," kata Dhiki, Kamis (1/3/2018).
Menurutnya, saat ini PT Nusa Kirana telah membahas mengenai skema DP nol rupiah dengan tiga bank. "Kita mau atur jadwal dengan perbankan. [Memakai] skema swasta tentunya, akan tetapi ada kaidah yang harus ditempuh dari sisi pelaksanaan teknisnya tetap mengacu kepada prosedur pemerintah," katanya.
Seperti diketahui, PT Nusa Kirana akan membangun sekitar 100 rumah di tanah seluas 7.500 m2 di Rorotan, Jakarta Utara. Satu unit rumah memiliki luas tanah 45m dan luas bangunan 27m.
Rumah tersebut dilengkapi dengan satu ruang tamu, dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Sebuah ruang kosong 1x5 meter di bagian belakang dapat difungsikan sebagai dapur. Pembeli dapat mencicil dengan rentang Rp2,2 juta--Rp2,4 juta per bulan selama maksimal 20 tahun.
