Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya menggandeng pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berpartisipasi dalam lelang konsolidasi.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengatakan akan melaksanakan lelang konsolidasi dengan menekankan prinsip keterbukaan (transparansi) kepada semua pihak.
Selain itu, dia menambahkan akan mendorong pelaku UMKM untuk bermitra dengan pemenang tender.
"Lelang konsolidasi akan terus kita evaluasi. Kita tidak ingin menutup kemungkinan [pelaku] usaha kecil dan menengah berpartisipasi dalam program pengadaan barang dan jasa," kata Sandi, Jumat (9/3/2018).
Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta akan mengundang para pemangku kepentingan lain, terutama pelaku bisnis UMKM untuk membicarakan soal lelang konsolidasi ini lebih lanjut.
Hal ini dilakukan untuk mendengarkan skema terbaik menurut pelaku bisnis dan berupaya menjembatani keinginan UMKM tersebut.
Baca Juga
"Jaminannya itu pemerintah harus monitor lebih rinci lagi proses pengerjaannya," ujar Sandi.
Seperti diketahui, pelaku bisnis dalam golongan UMKM mengkritik kebijakan lelang konsolidasi yang dirasa tidak adil bagi mereka.
Itu terjadi karena nilai lelang dalam skema tersebut terbilang terlalu tinggi hingga ratusan miliar rupiah, padahal kemampuan keuangan UMKM jauh di bawah nilai tersebut.
Akibatnya, hanya perusahaan besar yang bisa memenangkan tender, sedangkan UMKM hanya menjadi subkontraktor.
Sebelumnya, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sarman Simanjorang menjelaskan dirinya telah bertemu dengan pihak Pemprov DKI Jakarta. ia menyarankan untuk menghapus skema lelang konsolidasi karena tidak menguntungkan pelaku bisnis UMKM.
Kendati demikian, untuk menghapus skema ini harus melalui proses yang rumit dan memerlukan jangka waktu yang panjang.
"Tahun ini merupakan masa transisi, dengan harapan anggaran tahun depan lelang konsolidasi itu benar dihapuskan," kata Sarman kepada Bisnis, Rabu (7/3/2018).
