Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyerahkan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada hari ini, Kamis, 29 Maret 2018.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan telah menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) lebih cepat dari jadwal seharusnya, yakni pada 31 Maret 2018. Adapun laporan ini memiliki tujuh aspek, yaitu, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. Selain itu, laporan mengenai neraca daerah, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
Data yang diberikan ke BPK ini berisi sebanyak 720 laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) jajaran Pemprov DKI.
"Dilaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD] 2017 yang nilainya Rp82 triliun dan juga aset Pemprov DKI yang nilainya Rp475,79 triliun," kata Anies, Kamis (29/3/2018).
Dia berharap setelah proses selesai audit ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas laporan keuangan. Kendati demikian, Anies menilai aspek pelaporan ini masih meninggalkan pekerjaan rumah bagi Pemprov DKI. Adapun dia berharap dalam jangka waktu dua bulan ke depan akan segera menyelesaikan beberapa catatan tersebut.
Kepala BPK Perwakilan DKI Syamsuddin menjelaskan telah menerima laporan keuangan Pemprov DKI tersebut dan akan segera melakukan pemeriksaan selama dua bulan ke depan. "[Dua bulan] ke depan akan melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemprov DKI," kata Syamsuddin, Kamis (29/3/2018).
Menurutnya, waktu dua bulan yang diberikan ini dinilai terlalu singkat sehingga BPK harus mengatur strategi khusus untuk segera menuntaskannya. "Kami audit sudah mulai dari 29 Januari [lalu], sehingga sudah kami lakukan secara bertahap. Kami selalu berkomunikasi dengan Pemprov DKI terkait permasalahn yang harus diselesaikan," ungkapnya.
