Bisnis.com, JAKARTA--Memasuki April atau triwulan I/2018, penyerapan anggaran pendapatan Dan belanja daerah (APBD) DKI masih minim.
Mengacu pada data publik.bapedadki.net, realisasi penyerapan belanja langsung-tak langsung baru Rp6,3 triliun dari total Rp71,1 triliun atau 8,8%.
Porsi belanja langsung (pegawai, barang jasa, Dan modal) baru terserap 6,3% atau Rp2,5 triliun dari total alokasi dana Rp40 triliun.
Sementara itu, belanja tak langsung (pegawai, hibah, bunga, subsidi, bantuan sosial, bantuan keuangan) telah terserap 12% atau Rp3,7 triliun dari alokasi anggaran Rp20 triliun.
Menggapi hal itu, Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Bestari Barus meminta Gubernur DKI Anies Baswedan melakukan konsolidasi antar satuan kerja perangkat daerah ,(SKPD).
"Beberapa kejadian disebabkan miskomunikasi antar instansi terkait, termasuk soal penyerapan anggaran," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Senin (2/4/2018).
Baca Juga
Menurutnya, tidak adanya sinkronisasi antar SKPD berpotensi menimbulkan kegagalan dalam pelaksanaan dan penyerapan APBD. Dia menyoroti sinergitas antara tiga institusi, yaitu Bapeda, Inspektorat, dan Dinas Teknis.
Realisasi penyerapan belanja yang belum menyentuh angka 10% akan menyulitkan Pemprov DKI pada akhir tahun.
"Fraksi Nasdem menyarankan Gubernur menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat sehingga ada akselerasi pelaksanaan lelang yang berimbas pada pembangunan," imbuhnya.
