Bisnis.com, JAKARTA--Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Maman Firmansyah mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta.
Hal tersebut dipaparkan saat pembacaan laporan pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2018-2022 di Gedung DPRD DKI.
Menurutnya, pembangunan reklamasi ternyata dapat mengurangi arus lalu lintas kapal-kapal nelayan.
Berkurangnya arus lalu lintas kapal-kapal nelayan tersebut sangat mempengaruhi rendahnya produksi ikan tanggap para nelayan di sepanjang Teluk Jakarta.
"Oleh karena itu, Fraksi PPP sangat mendukung pernyataan saudara Gubernur yang tertuang dalam RPJMD ini untuk menghentikan proyek pembangunan reklamasi, sebagai bentuk pelaksanaan janji seorang pemimpin pada rakyatnya," kata Maman, Senin (2/4/2018).
Menurut pandangan Fraksi PPP, berjalannya pembangunan reklamasi di beberapa area pantai Teluk Jakarta yang dimulai dari awal tahun 2015 ternyata dapat mengurangi arus lalu lintas kapal-kapal nelayan.
Baca Juga
Berkurangnya arus lalu lintas kapal-kapal nelayan tersebut sangat mempengaruhi rendahnya produksi ikan tanggap para nelayan di sepanjang Teluk Jakarta.
Jumlah produksi ikan di DKI Jakarta, baik produksi ikan tangkap maupun budidaya. Sebagaimana diketahui bahwa produksi ikan di DKI Jakarta sejak tahun 2012 sampal akhir 2014 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun bahkan mampu melampaui target yang ditetapkan.
"Namun, di pertengahan 2015 sampai tahun 2016 akhir, produksi ikan di Jakarta mengalami kemerosotan yang luar biasa dalamnya, dari 297.173 ton menjadi 147.979 ton," ungkapnya.
Dalam pandangan awam Fraksi PPP, penurunan produksi ikan yang tajam tersebut, kemungkinan besar disebabkan oleh banyak faktor, antara lain Kebijakan Kementerian Kelautan Perikanan yang melarang menggunaan cantrang sebagai alat penangkapan ikan.
Fraksi PPP sangat mendukung, cara lobby Wakil Gubernur dalam rangka memperjuangkan kepentingan nelayan Jakarta kepada kementerian KKP dengan melakukan lomba renang dengan menteri KKP di danau sunter beberapa waktu lalu.
"Semoga lomba renang tersebut bukan sekedar melampiaskan hobby, tapi sebagai bentuk lobby tingkat tinggi dari gaya seorang Wakil Gubernur," imbuhya.
