Bisnis.com, JAKARTA-Warga mendukung Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat menolak rencana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan menerapkan tarif bagi kendaraan yang akan masuk Jakarta.
Akbar Imanov, warga Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, mengatakan rencana kebijakan pengenaan tarif masuk Jakarta bagi kendaraan dari daerah itu perlu dipertanyakan, memingat Jakarta adalah ibu kota negara.
“Jakarta sebagai ibu kota negara kesatuan republik Indonesia itu milik seluruh warga. Kalau kemacetan lalu lintasnya semakin parah, bukan dengan tarif masuk itu cara mengatasinya,” kata dia di kantornya kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (3/4/2018).
Menurutnya, sebagian besar warga mendukung pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Yayan Yuliana, yang menolak wacana BPTJ menerapkan tarif masuk Jakarta untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Ibu Kota.
Dia mengatakan sejak 2 Maret 2018 warga sudah mau mengikuti kebijakan ganjil genap yang diterapkan BPTJ di Gerbang Tol (GT) Bekasi Barat I dan II serta GT Bekasi Timur I untuk menuju ke Jakarta melalui jalan tol Jakarta-Cikampek.
Namun, lanjutnya, kebaikan warga tersebut jangan ditambah lagi dengan beban yang baru, yaitu tarif masuk wilayah Jakarta. “Saya kira dari daerah penyangga yang lain, yaitu Tangerang, Bogor dan Depok, juga akan sama,” ujarnya.
Baca Juga
Sementara itu, Mardiyanto, warga Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, mengatakan Pemerintah Kota Tangsel, Kabupaten Tangerang serta Kota Tangerang dan Kota Depok belum ada respon mengenai wacana itu.
“Mungkin karena pihak Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek hanya menyinggun kendaraan dari Kota Bekasi, yang diwacanakan akan dikenakan tarif masuk Jakarta, belum menyinggung Tangsel dan yang lain,” tegasnya.
Dia menjelaskan tidak menutup kemungkinan jika kebijakan tarif masuk Jakarta itu berhasil diterapkan terhadap kendaraan dari arah Bekasi, maka kendaraan dari Tangsel, Tangerang dan Depok juga akan mengalami hal serupa.
Sebelumnya, Kepala BPTJ Kementerian Perhubungan, Bambang Prihartono, mengatakan telah menyiapkan konsep jangka panjang dan jangka pendek dalam mengedukasi masyarakat agar beralih ke angkutan umum dari mobil pribadi.
Wacana jalan berbayar itu, lanjutnya, merupakan salah satu rencana jangka panjang untuk mengalihkan pengguna mobil peribadi ke angkutan umum.
