Keputusan Anies-Sandi Lepas Saham PT Delta Djakarta Disayangkan DPRD

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyayangkan keputusan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno melepas saham pemerintah di PT Delta Djakarta Tbk. (DLTA).
Feni Freycinetia Fitriani | 17 Mei 2018 09:40 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (kiri) menyerahkan hasil rapat paripurna kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan), disaksikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno (tengah), saat rapat paripurna pengesahan Raperda menjadi Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Tahun 2018, di DPRD DKI Jakarta, Jakarta, Selasa (30/11) - Bisnis / Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyayangkan keputusan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno melepas saham pemerintah di PT Delta Djakarta Tbk. (DLTA).

"Saya menyayangkan keputusan itu. Mengingat perusahaan tersebut telah memberikan dividen cukup besar setiap tahunnya," katanya, Kamis (17/5/2018).

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Tahunan 2018, perusahaan produsen bir merek Anker dan San Miguel tersebut menyetujui penggunaan Rp208 miliar dividen tunai dari laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.

Dividen tersebut untuk dibagian kepada pemegang saham setara dengan Rp260 per saham sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 8 mei 2018 pukul 16.00 wib dan akan dibayarkan pada 24 Mei 2018. 

Sementara itu, Porsi saham yang dimiliki Pemprov DKI mencapai 26,25%. Nilai itu yang merupakan gabungan antara 23,34% saham Pemprov DKI dan 2,91% milik Badan Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal Jakarta.

DLTA menyumbang dividen setidaknya Rp38 miliar ke pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov DKI.

"[DLTA] sudah berkontribusi terhadap PAD. Sayang sekali ya kalau sampai dilepas sahamnya," imbuh politisi PDIP tersebut.

Meski demikian, Pras menyebutkan Anies dan Sandi tidak bisa langsung mengeksdkusi keputusan pelepasan saham tersebut. Pasalnya, proses divestasi harus melalui persetujuan DPRD DKI.

"Ya, keputusan melepaskan saham itu harus dikaji terlebih dahulu dong. Dan juga harus melalui pembahasan di DPRD DKI. Nanti akan diputuskan dalam rapat paripurna. Jadi kalau ada keputusan dari paripurna itu, ada alasan dan aturan yang kuat untuk melepas saham tersebut," ucapnya.

Tag : dprd dki
Editor : Martin Sihombing

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top