Bisnis.com, JAKARTA -- DPRD DKI angkat bicara terkait keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melepas saham pemerintah di PT Delta Djakarta Tbk.
Ketua Komisi C DPRD DKI Santoso mengatakan eksekusi divestasi saham badan usaha milik daerah (BUMD) tidak bisa dilakukan sepihak oleh Pemprov DKI, tetapi harus melalui persetujuan DPRD DKI.
"Kalau terkait pelepasan saham BUMD harus diparipurnakan [melalui sidang paripurna]," katanya ketika dikonfirmasi, Kamis (17/5/2018).
Dia mengatakan sah-sah saja apabila Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan-Sandiaga Uno mengumumkan sikap untuk melepas kepemilikan saham Pemprov DKI di perusahaan produsen bir tersebut. Meski demikian, dia meminta pemerintah mengirimkan perwakilan untuk mendiskusikan hal tersebut kepada eksekutif secara formal.
Pasalnya, selama ini baik Anies maupun Sandi baru menginformasikan rencana tersebut secara lisan kepada beberapa anggota dewan di Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
"Kami harus menghargai janji gubernur saat kampanye. Makanya akan didiskusikan jika sudah bersurat. Saya pernah ngobrol ini dengan salah satu pejabat, tapi di dalam pemerintahan lisan itu bukan pegangan," ungkap politisi fraksi Demokrat tersebut.
Menurutnya, perwakilan eksekutif dan legislatif harus melakukan rapat guna membahas latar belakang serta dampak divestasi saham emiten berkode DLTA yang juga merupakan BUMD Pemprov DKI sejak 45 tahun lalu.
Setelah pembahasan di tingkat komisi selesai, pimpinan DPRD DKI akan menggelar sidang paripurna untuk meminta persetujuan dari anggota-anggota fraksi. Sidang tersebut, lanjutnya, harus dihadiri oleh 3/4 dari total anggota atau sekitar 70 orang untuk mencapai kuorum.
"[Persetujuan] bisa langsung musyawarah mufakat. Namun, voting bukan hal yang tabu. Nanti akan dibentuk Perda [Peraturan Daerah]. Kita mendirikan perusahaan daerah ada perdanya, pelepasan butuh perda juga dong," ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyayangkan keputusan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno melepas saham pemerintah di PT Delta Djakarta Tbk. (DLTA).
"Saya menyayangkan keputusan itu. Mengingat perusahaan tersebut telah memberikan dividen cukup besar setiap tahunnya," katanya.
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Tahunan 2018, perusahaan produsen bir merek Anker dan San Miguel tersebut menyetujui penggunaan Rp208 miliar dividen tunai dari laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017. DLTA menyumbang dividen setidaknya Rp38 miliar ke pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov DKI.
"[DLTA] sudah berkontribusi terhadap PAD. Sayang sekali ya kalau sampai dilepas sahamnya," imbuh politisi PDIP tersebut.
Senada dengan Santoso, Pras menyebutkan Anies dan Sandi tidak bisa langsung mengeksdkusi keputusan pelepasan saham tersebut. Pasalnya, proses divestasi harus melalui persetujuan DPRD DKI.
"Ya, keputusan melepaskan saham itu harus dikaji terlebih dahulu dong. Dan juga harus melalui pembahasan di DPRD DKI. Nanti akan diputuskan dalam rapat paripurna. Jadi kalau ada keputusan dari paripurna itu, ada alasan dan aturan yang kuat untuk melepas saham tersebut," ucapnya.
Porsi saham yang dimiliki Pemprov DKI mencapai 26,25%. Nilai itu yang merupakan gabungan antara 23,34% saham Pemprov DKI dan 2,91% milik Badan Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan bakal melepas saham pemerintah pada Rabu malam (16/5/2018). Keputusan orang nomor satu di DKI tersebut membuat harga DLTA bergerak naik. Pada pembukaan perdagangan hari ini (17/5/2018), saham DLTA masih berada di posisi Rp 5.525. Saham DLTA naik 50 poin atau 0,019% ke harga Rp5.500 pada penutupan perdagangan sesi pertama.
Jika mengacu pada nilai tersebut, maka Pemprov DKI akan meraih Rp1,02 triliun dari hasil penjualan saham di DLTA.
