Nasdem Pertanyakan Keputusan Ketua DPRD DKI Loloskan Anggaran TGUPP Rp19 Miliar

Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus pertanyakan keputusan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang meloloskan pengajuan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan sebesar Rp 19 miliar, sama seperti dalam APBD 2018.
Muhamad Wildan
Muhamad Wildan - Bisnis.com 23 November 2018  |  22:06 WIB
 Nasdem Pertanyakan Keputusan Ketua DPRD DKI Loloskan Anggaran TGUPP Rp19 Miliar
Anggota DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (16/5). - Antara/Sigid Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus pertanyakan keputusan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang meloloskan pengajuan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebesar Rp 19 miliar, sama seperti dalam APBD 2018.

Untuk diketahui sebelumnya, dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta pada Kamis (22/11/2018) yang membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019 Pemprov DKI Jakarta menyelipkan anggaran TGUPP sebesar Rp 20 miliar dalam mata anggaran Bappeda.

Dalam rapat tersebut Bestari menolak nominal anggaran tersebut dan sebaiknya dinolkan saja.

Ketika dihubungi media pada Jumat (23/11/2018), Bestari mempertanyakan otoritas Prasetio memutuskan untuk memberikan anggaran sebesar Rp 19 miliar tanpa suara bulat atau voting dari anggota Banggar.

"Belum divoting belum apa sudah diketok. Gubernur punya diskresi, Ketua DPRD tidak punya diskresi," kata Bestari.

Prasetio pada rapat kemarin menyatakan Ketua DPRD DKI Jakarta juga memiliki hak layaknya gubernur. Dia pun menyetujui anggaran sebesar Rp19 miliar untuk TGUPP meski banyak anggota Banggar yang menolak.

Melalui telepon, Bestari menambahkan bahwa TGUPP tidak jelas siapa anggotanya dan tidak jelas tolak ukur kinerjanya.

"Namanya percepatan pembangunan maka dampak ujungnya adalah serapan tinggi, pembangunan kelihatan," kata Bestari.

Bestari menambahkan bahwa lebih baik menunjuk kepala-kepala dinas yang kompeten untuk menyelesaikan masalah masing-masing daripada menambahkan TGUPP dalam mata anggaran.

Bestari menambahkan bahwa dirinya tidak menentang keberadaan TGUPP tetapi pendanaannya lebih baik ditanggung oleh dana operasional gubernur. Apabila TGUPP didanai oleh APBD maka kita mesti bertanya karena setiap mata anggaran mesti kita kritisi, kita awasi kemanfaatannya bagi masyarakat," imbuh Bestari.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Pemprov DKI, dprd dki

Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top