Bisnis.com, JAKARTA—Pemprov DKI Jakarta meraih nilai tertinggi dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2017 dari 34 Provinsi seluruh Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (13/12/2018)
Anies menyampaikan apresiasi kepada tim penilai yang telah melakukan kajian tentang Indeks Demokrasi Indonesia serta penghargaan yang diberikan kepada warga Jakarta
Angka penilaian yang dihasilkan disini oleh tim ditunjukkan dalam 3 aspek. Pertama, Indeks kebebasan sipil, Jakarta meraih angka 87,73. Kedua aspek Indeks Hak Politik, Jakarta meraih angka 80,06; dan Ketiga, Indeks Lembaga-Lembaga Demokrasi, Jakarta meraih angka 87,12.
"Dengan akumulasi nilai tersebut, Jakarta menempati posisi tertinggi di Indonesia di antara semua provinsi yang ada,” katanya, Kamis (13/12/2018).
Menurutnya, penghargaan menunjukkan kematangan dari masyarakat Ibukota Jakarta di dalam berdemokrasi. Dengan harapan, menjadi modal dalam melakukan konsolidasi demokrasi di seluruh Indonesia.
Apabila di Jakarta ada kematangan dalam berdemokrasi di dalam menjalankan hak-hal dasar, maka implikasinya bisa ke banyak tempat. Anies berharap ke depan warga Ibu Kota memperkuat, meningkatkan, dan menjaga raihan ini.
"Tadi di sana bahwa masalah yang sering muncul adalah pada aspek Kebebasan Berpendapat atau Kebebasan Berbicara. Alhamdulillah bagi para jurnalis di Jakarta, kita jaga itu dengan sebaik-baiknya,” ucapnya.
Dengan capaian ini, Provinsi DKI Jakarta menyisihkan provinsi lainnya, seperti Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (peringkat kedua), Provinsi Kalimantan Utara (peringkat ketiga), dan Provinsi Bangka Belitung (peringkat keempat).
Diketahui, ID disusun sejak tahun 2009. Proses penilaian dilakukan dengan cara mengumpulkan pemberitaan (kliping) dari seluruh surat kabar, diskusi kelompok terarah (FGD), serta kajian mendalam (indepth study) dengan melibatkan ahli dari masing-masing provinsi.
IDI juga lahir sebagai penilaian terhadap kondisi demokrasi yang ada di Indonesia. Bukan hanya dari aspek kinerja pemerintah provinsi dan kepala daerah provinsi, tapi juga lebih luas hingga mencakup perilaku dan budaya politik (political culture) yang ada di dalam masyarakat dalam suatu provinsi.
