Pemprov DKI Diminta Lakukan Persiapan Sebelum Terapkan ERP

Pemprov DKI Jakarta diminta lakukan berbagai persiapan sebelum menerapkan ERP pada 2019 menggantikan kebijakan ganjil genap.
Muhamad Wildan | 27 Desember 2018 01:31 WIB
Sejumlah kendaraan melintas di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (20/9). Pemprov DKI Jakarta bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya pada awal Oktober 2018 akan melakukan uji coba sistem tilang elektronik (e-tilang) untuk pelanggaran kecepatan, pelanggaran rambu lalu lintas, pelanggaran marka, tindakan melawan arus, pengeteman, dan parkir liar. - Antara
Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta diminta untuk melakukan berbagai macam persiapan sebelum menerapkan electronic road pricing (ERP) pada 2019.
 
Menurut pengamat perkotaan Yayat Supriatna Pemprov DKI Jakarta perlu berkoordinasi dengan kepolisian terkait dengan data kendaraan yang ada di DKI Jakarta. Hal ini diperlukan agar penerapan ERP pada 2019 nanti bisa berjalan maksimal.
 
Salah satu upaya yang disarankan oleh Yayat adalah dengan memasang kamera electronic traffic law enforcement (ETLE) agar kendaraan yang belum terdata bisa dikenakan biaya ketika melewati jalan yang dipasangi ERP.
 
Yayat memandang hingga saat ini masih terdapat beberapa kekosongan terkait dengan penerapan ERP, terutama dengan sepeda motor.
 
"Ini motor dikenai ERP atau tidak? Kalau motor kena, bagaimana? Nanti kalau misalnya motor tidak dikenai, motornya ramai," kata Yayat pada Rabu (26/12/2018).
 
Selain masalah sepeda motor, Yayat juga mendorong agar Pemprov DKI Jakarta segera  menentukan tarif atas MRT dan transportasi umum lain agar masyarakat bisa membandingkan harga dan menentukan pilihan, apakah menggunakan transportasi umum atau kendaraan pribadi.
 
Dasar hukum atas penerapan ERP pun harus kuat. Yayat meminta kepada Pemprov untuk menyiapkan pergub yang mengatur jalur-jalur mana yang menerapkan ERP dan jalur-jalur mana yang tidak dikenai ERP.
 
Sampai sekarang, Yayat menilai hingga saat ini pemasangan ERP di beberapa ruas jalan DKI Jakarta sebagai ajang pamer kebijakan saja.
 
"Siapa yang sebetulnya diuntungkan dari pemasangan alat ERP? Uangnya kemana itu? Itu harus jelas. Harus ada pola pembagian sharing yang jelas," kata Yayat.
 
Di lain pihak, Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus menerangkan penerapan ERP kedepannya harus dibarengi oleh peningkatan kualitas layanan transportasi umum.
 
Alfred menekankan agar peningkatan kualitas layanan transportasi umum yang merupakan prasyarat dari pemberlakuan ERP yang membatasi penggunaan kendaraan pribadi harus dipersiapkan terlebih dahulu agar masyarakat memiliki pilihan.
 
Menurutnya, dengan tersedianya pilihan maka masyarakat akan terdorong untuk beralih dari kendaraan pribadi menuju transportasi umum.
 
"Ketika pilihannya sudah  ada, baik itu MRT, LRT, BRT, dan juga bus-bus pengumpannya sudah ada, saya kira masyarakat juga pasti bisa beralih. Jadi terdapat push and pull," terang Alfred.
 
Untuk diketahui, Badan Pengelola Transportasi Jakarta berencana untuk segera menerapkan ERP pada 2019 dan meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk memperpanjang masa berlaku kebijakan ganjil genap di DKI Jakarta.
 
Pada nantinya ERP akan diterapkan dalam 3 ring dengan ring 1 dan 2 yang terletak di dalam kota DKI Jakarta di bawah wewenang Pemprov DKI Jakarta dan ring 3 yang terletak di perbatasan DKI Jakarta di bawah wewenang BPTJ.
Tag : erp, ganjil genap, e-Tilang
Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top