Kalangan DPRD Pertanyakan Kemampuan Pejabat yang Dilantik Anies Diam-Diam

Pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara diam-diam, Rabu (9/1/2019) menuai kritik kalangan DPRD DKI.
Feni Freycinetia Fitriani | 10 Januari 2019 15:21 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta Bestari Barus - Antara/Sigid Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA--Pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara diam-diam, Rabu (9/1/2019) menuai kritik kalangan DPRD DKI.

Beberapa fraksi partai politik di Jalan Kebon Sirih mempertanyakan‎ munculnya kepala dinas yang dinilai tak berpengalaman dan tidak memiliki kompetensi di ‎satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

‎Salah satu pejabat yang menjadi sorotan yaitu Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta Hari Nugroho. Hari yang sebelumnya memiliki pengalaman mengurus truk sampah justru dilantik Anies menjadi Kepala Dinas Bina Marga DKI.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengingatkan agat Gubernur DKI dapat memilih pejabat yang telah memiliki pengalaman panjang di dinas atau badan tertentu sebelum menempati posisi pimpinan.

‎"Ini memang hak gubernur. Namun kita tentu mengimbau kepada Gubernur untuk meletakan orang yang pernah berproses panjang di dinas-dinas tertentu atau yang memiliki keterkaitan dengan bidangnya," kata Bestari,

Menurutnya, kepala dinas yang diangkat tanpa bekal pengalaman dan kemampuan di bidangnya ‎akan terkendala saat menjalankan tugas pokok dan fungsi di lapangan. Termasuk saat merencanakan anggaran dengan DPRD DKI.

Menurutnya, Pemprov DKI tentu akan mengalami kendala-kendala teknis karena Hari masih harus belajar pola kerja di Dinas Bina Marga.

‎Bestari juga mengingatkan agar keputusan Anies memilih pejabat bukan hanya berdasarkan kemampuan akademis, melainkan juga teknis dan pengalamannya di lapangan.

"Di rapat kerja [dengan DPRD DKI], nanti kita uji kompetensi para kepala dinas tersebut. ‎Apa program dan planning dia terkait dengan penganggaran yang sudah disetujui? Termasuk bagaiman dia menjalankan program APBD DKI," ucapnya.

‎Senada dengan Bestari, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PPP Ichwan Zayadi menilai pejabat yang dipilih sebagai kepala dinas harus mengetahui seluk beluk pekerjaan yang dijalaninya.

Latar belakang dan kinerja pimpinan SKPD pasti berpengaruh terhadap percepatan pembangunan di Ibu Kota.

"Jelas akan ada pengaruhnya kalau tidak dipegang orang berkompeten. Kami minta lain kali kalau seleksi pejabat harus sesuai dengan bidang yang sudah pernah digeluti," ungkapnya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara mendadak melantik tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta pada Rabu (9/1/2019).

Ketujuh pejabat eselon 2 yang dilantik yaitu Sri Mahendra Satria Wirawan sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Sri Haryati sebagai Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, dan Chaidir sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta.

Selanjutnya Hari Nugroho dilantik sebagai Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Widyastuti sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Kelik Indriyanto sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, dan terakhir Uus Kuswanto dilantik sebagai Wakil Walikota Jakarta Timur.

Pelantikan kali ini merupakan tahap 2 dari jabatan-jabatan yang dilelang dan sudah sesuai dengan rekomendasi dari KASN.

Tag : pemprov dki, anies baswedan
Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top