Bisnis.com, JAKARTA–Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi siap mendukung Pemprov DKI Jakarta apabila akhirnya ditunjuk menjadi koordinator integrasi transportasi di Jabodetabek oleh Jusuf Kalla.
Sebelumnya Joko Widodo dalam rapat terbatas memerintahkan agar integrasi transportasi di Jabodetabek dikelola oleh satu pihak tertentu yang kompeten dalam mengurus hal tersebut dibawa supervisi wakil presiden.
"Saya pikir ide presiden untuk membuat satu lembaga yang mengurus itu bagus sekali. BPTJ tidak mengelola tidak masalah, kalau harus Pemprov DKI Jakarta ya kita dukung," kata Budi pada Kamis (10/1/2019).
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya siap apabila memang ditunjuk sebagai koordinator dari integrasi transportasi Jabodetabek.
"Secara prinsip DKI Jakarta siap dan kemarin saya ditugaskan Pak Wapres untuk membahas lebih detail arahan-arahan yang diberikan oleh Pak Presiden kemarin. Intinya adalah di DKI Jakarta ini kita memulai akan dengan penataan di dalam wilayah DKI Jakarta, kemudian baru nanti keluar dan arahnya menambah jangkauan kendaraan umum massal," kata Anies pada Rabu (9/1/2019).
Anies pun mengatakan sudah 25 dari 38 jalan nasional yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta yang bertujuan agar permasalahan bisa diselesaikan tanpa perlu berurusan dengan masalah tumpang tindih wewenang antarinstansi.
Selain dukungan tersebut, Budi juga mengapresiasi rencana pembentukan joint venture integrasi pembayaran tiket antara PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PT MRT Jakarta, dan PT TransJakarta.
Budi malah menegaskan agar jangan sampai integrasi tersebut nantinya hanya berlaku di tiga BUMD tersebut, tetapi juga mengajak PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) dan stakeholder-stakeholder lain yang mengelola transportasi umum di Jabodetabek.
"Sehingga ada satu alat payment yang berlaku untuk semuanya. Kita bayangkan kalau semuanya harus ada alat payment nanti tebal kantong kita. Jadi saya usulkan tidak hanya itu, KRL juga dirangkul," kata Budi.
