Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha menyambut positif pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di stasiun MRT Lebak Bulus, Sabtu (13/7/2019) lalu.
Wakil Ketua Umum Kadin DKI Sarman Simanjorang mengatakan bahwa pertemuan tersebut sangat ditunggu-tunggu oleh pelaku dunia usaha.
"Pengusaha berharap kondisi perpolitikan di tanah air kita kondusif sehingga iklim usaha dan investasi kembali normal dan bergairah. Investor tidak ragu lagi untuk segera menanamkan modalnya di Indonesia," katanya, Minggu (14/7/2019).
Dia menuturkan pertemuan Jokowi-Prabowo memberi sinyal positif bagi pelaku pasar. Kekhawatiran selama ini bahwa kegaduhan perpolitikan akan berkepanjangan terjawab sudah.
Pelaku usaha merasa lega dan memiliki optimisme perekonomian Indonesia ke depan semakin bergairah dan bertumbuh. Inti pertemuan kedua tokoh ini adalah kebersamaan, persatuan, dan kesatuan. Tidak ada lagi nomor 01 dan 02 serta istilah Cebong dan kampret yang ada adalah Garuda Pancasila dan Merah Putih.
"Saatnya bersatu membangun perekonomian bangsa, ditengah pertumbuhan perekonomian dunia yang tidak stabil dan perang dagang Amerika dan Tiongkok yang berdampak kepada perekonomian nasional," imbuhnya.
Sarman menambahkan ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian, yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor dan belanja pemerintah. Dia berharap keempat hal itu ditingkatkan dan diperbaiki pascapilpres 2019.
Setelah ini, dia menilai Presiden Jokowi sudah dapat fokus untuk menyeleksi calon-calon Menteri anggota Kabinet Kerja Jilid II masa bakti 2019-2024 yang profesional dan memiliki integritas tinggi.
Dia berharap ketika Presiden mengumunkan Kabinet baru direspon positif oleh pasar. Untuk itu, diperlukan figur menteri yang memiliki kompetensi dibidangnya, track record yang baik, mampu bekerjasama dan berkoordinasi untuk menghindari ego sektoral, serta leadership yang teruji.
"Kami mengusulkan kepada presiden untuk mempertimbangkan agar anggota Kabinet yang mengisi tim ekonomi jangan dari parpol, tetapi murni yang professional sehingga terhindar dari kepentingan politik," ucapnya.
Mulai dari Menko Perekonomian, Menkeu, Menteri Perdagangan, Perindustrian, BKPM, Menteri Kelautan, Menteri Pertanian, Menaker, BUMN, serta Menteri ESDM.
