BPTJ : Ganjil Genap Bisa Turunkan Emisi CO2 Hingga 20,3 Persen

Penerapan ganjil genap selama ajang Asian Games 2018 berdampak pada kualitas udara di DKI Jakarta yang mengalami penurunan CO2 rata-rata sebesar 20,30 persen pada koridor jalan arteri yang diimplementasikan ganjil genap.
Hendra Wibawa
Hendra Wibawa - Bisnis.com 07 Agustus 2019  |  08:41 WIB
BPTJ : Ganjil Genap Bisa Turunkan Emisi CO2 Hingga 20,3 Persen
Gedung bertingkat tersamar kabut polusi udara di Jakarta, Senin (8/7/2019). Berdasarkan data "Air Quality Index" pada Senin (8/7/2019) tingkat polusi udara di Jakarta berada pada angka 154 yang menunjukkan bahwa kualitas udara di Ibu Kota termasuk kategori tidak sehat. - ANTARA/M Risyal Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek menyatakan implementasi ganjil genap nomor kendaraan bermotor ternyata cukup efektif menurunkan polusi udara.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono menyatakan penerapan ganjil genap selama ajang Asian Games 2018 berdampak pada kualitas udara di DKI Jakarta yang mengalami penurunan CO2 rata-rata sebesar 20,30 persen pada koridor jalan arteri yang diimplementasikan ganjil genap.

“Data-data tersebut menjadi bukti bahwa kebijakan ganjil genap cukup efektif menjadi solusi mengurangi kemacetan dan tentunya akan berdampak pula pada pengurangan polusi udara,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (7/8/2019).

Bambang menilai pengalaman implementasi kebijakan ganjil genap saat Asian Games 2018 bisa menjadi contoh dalam mengurai kemacetan dan mengurangi polusi udara.

Dia juga mengingatkan alternatif angkutan massal bagi masyarakat di DKI Jakarta telah bertambah menyusul beroperasinya moda raya terpadu atau MRT lintas Lebak Bulus—Bundaran Hotel Indonesia.

“Semestinya kehadiran layanan MRT dapat menjadi titik tolak transformasi gaya hidup masyarakat dalam bertransportasi,” kata Bambang.

Oleh karena itu dia berpendapat perluasan ganjil genap nomor kendaraan di DKI Jakarta merupakan salah satu solusi jangka pendek mengurangi kemacetan dan polusi udara di Ibu Kota.

Oleh karena itu, Bambang meminta dukungan masyarakat terkait dengan rencana perluasan ganjil genap yang tengah dikaji oleh Pemprov DKI Jakarta.

Dia menekankan perluasan ganjil genap merupakan salah satu langkah yang saat ini memungkinkan untuk segera dilakukan dalam mengurangi kemacetan dan polusi udara.

Kebijakan lain seperti Electronic Road Pricing (ERP) di ruas jalan tertentu yang juga untuk membatasi penggunaan kendaraan bermotor, imbuhnya, ternyata membutuhkan proses yang tidak sebentar. “Padahal, persoalan kemacetan dan polusi udara merupakan masalah yang harus ditangani saat ini,” tegasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
polusi udara, BPTJ-Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Editor : Hendra Wibawa

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top