Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta (Bank DKI) mengungkap alasan batal menawarkan saham perdana alias initial public offering (IPO).
"Terakhir kami 2018 kemarin seharusnya sudah berjalan, tapi ada beberapa pertimbangan [agar ditunda]," ungkap Direktur Utama PT Bank DKI Zainuddin Mappa dalam rapat pendalaman Kebijakan Umum Anggaran dan Perkiraan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI Jakarta 2020 bersama Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Zainuddin menuturkan, alasan pertama yakni kondisi pasar saham yang anjlok pada 2019 yang dipengaruhi stabilitas politik jelang pemilihan umum (Pemilu) serentak. Sejalan dengan itu, pergantian DPRD DKI Jakarta ketika Pemilu pun mempengaruhi.
Seperti diketahui, sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI mesti mendapat restu DPRD sebelum melakukan IPO. Sehingga, Zainuddin menilai lebih baik memulai progress IPO kembali setelah DPRD DKI Jakarta yang baru (2019-2024) telah terpilih.
"Kondisi Pemilu itu kan sangat mempengaruhi pasar, apalagi untuk barang baru dari kami [saham Bank DKI]. Jadi karena pasar lesu dan suasana politik yang belum pasti membuat kami terpaksa menunda [IPO]," tambahnya.
Oleh sebab itu, setelah kondisi politik stabil dan kondisi DPRD DKI Jakarta telah lengkap, Bank DKI meminta dukungan agar sanggup mengajukan IPO dalam waktu dekat.
Baca Juga
"Karena yang akan diputuskan oleh bapak-bapak [pihak DPRD, Pemprov DKI, dan Bank DKI] adalah berapa besar persentase [saham] yang bisa dijual, dan berapa harganya yang dilepas, itu nanti tergantung keputusan kita bersama. Karena pertimbangannya jangan sampai terlalu mahal karena tidak akan laku, tapi jangan terlalu murah juga," ujar Zainuddin.
Zainuddin berharap dengan adanya IPO, Bank DKI sanggup perlahan-lahan naik kelas ke Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) IV dengan modal inti di atas Rp30 triliun.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari PDI Perjuangan Syahrial berharap BUMD lain milik Pemprov DKI Jakarta bisa bersinergi untuk memanfaatkan pelayanan Bank DKI, demi mendukung track record pembukuan Bank DKI sebelum resmi mengajukan IPO.
"Masa kita kalah sama BJB [Bank Jawa Barat-Banten] dan Bank Jatim [Jawa Timur]. Pendekatan Bank DKI terhadap saudara-saudaranya [BUMD milik Pemprov DKI Jakarta] ini juga berarti perlu ditingkatkan," ujarnya dalam kesempatan yang sama.
Selain itu, Komisi C menilai kekurangan utama Bank DKI ada pada kurangnya memetakan peluang dan pengguna. Misalnya, belum mampu memunculkan e-money sendiri, serta layanan transfer dan tarik tunai yang batasannya terbilang kecil, yakni Rp25 juta ke bank DKI dan Rp15 juta ke bank lain.
