Bisnis.com, JAKARTA - Mendekati batas waktu pembahasan APBD 2020, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta banyaknya kejanggalan atau kegiatan "siluman" dalam proses penyusunan Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2020
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI William Aditya Sarana menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah lalai dan terkesan tidak peduli selama proses penyusunan anggaran.
“Kemarin saya temukan ada usulan belanja lem aibon senilai Rp82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat. Ini usulan dari mana? Kenapa lem aibon dan kenapa angkanya besar sekali? Saya minta gubernur jelaskan, jangan buang badan ke anak buah” katanya, Rabu (30/10/2019).
William mengaku tidak puas dengan alasan salah input di sistem e-budgeting Pemerintah Provinsi DKI. Pasalnya, pembahasan sudah memasuki tahap final. Idealnya tidak ada lagi kesalahan fatal di tahap akhir ini
Menurutnya semua komponen sudah rapi dan bisa dipertanggung jawabkan. Dia juga mempertanyakan soal kesalahan input yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan DKI.
“Apa benar kesalahan input atau jangan-jangan baru diperbaiki karena masyarakat teriak? Di sistem e-budgeting kan tercatat kronologis input data. Saya minta bukan hanya data komponen dibuka, tapi juga rekaman digital siapa input komponen apa dan kapan supaya terang benderang,” kata William.
Baca Juga
Selain anggaran lem aibon tersebut, Fraksi PSI Jakarta juga menemukan adanya usulan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.
Ada pula pengadaan 7.313 unit komputer dengan harga Rp121 miliar di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage senilai Rp66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
Temuan itu hanya sebagian. William mengatakan masih ada puluhan lainnya yang akan kami tanyakan satu-satu. Dia mengaku sudah ikuti rapat Komisi beberapa hari ini, dan tiap kali diminta buka detail anggaran Pemprov selalu mengelak.
"Apa yang perlu disembunyikan? Saya mau tahu yang mengusulkan siapa dan alasannya apa nilai-nilai yang diajukan fantastis sekali. Jangan sampai DPRD hanya jadi tukang stempel Gubernur. Kalau Gubernurnya saja tidak tahu isi anggarannya, apa yang mau dibahas?” ujar William.
