Bisnis.com, JAKARTA — Proses perencanaan kawasan Dukuh Atas menjadi pionir Transit Oriented Development (TOD) terbilang mandek. Ternyata, hal ini disebabkan Panduan Rancang Kota (PRK) yang belum ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Direktur Prasarana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan Edi Nursalam mendorong gubernur segera membantu realisasi TOD yang akan dikembangkan oleh PT MRT Jakarta ini.
"Kami beberapa waktu lalu sudah memanggil pihak MRT mempertanyakan kenapa TOD tidak dibangun-bangun. Tapi ternyata mereka masih menunggu [PRK ditandatangani]. Mudah-mudahan pak Gubernur segera mengesahkan PRK TOD Dukuh Atas ini," ungkapnya dalam diskusi Sistem Pengelolaan TOD DKI Jakarta di Balai Kota, Senin (11/11/2019).
Menurut Edi, pengesahan TOD Dukuh Atas ini penting sebagai proyek percontohan pemanfaatan potensi kawasan yang menghubungkan setidaknya empat sampai enam moda transportasi massal.
Yakni, Kereta Moda Raya Terpadu (MRT), Kereta Rel Listrik (KRL), Kereta Bandara, dan Transjakarta, ditambah proyeksi Lintas Rel Terpadu (LRT) Jakarta dan LRT Jabodebek di masa depan.
Utamanya, terkait menambah jumlah hunian untuk warga Ibu Kota dan mengurangi kemacetan akibat banyaknya warga yang tinggal di luar Jakarta menuju ke kantor menggunakan kendaraan pribadinya.
"Nah, TOD ini diharapkan mampu menarik kembali masyarakat yang kerja di sini, untuk tinggalnya juga di sini [Jakarta], karena biaya transport semakin murah dengan tinggal dekat layanan moda transportasi massal," jelas Edi.
"Kalau TOD Dukuh Atas ini segera diresmikan, maka MRT bisa dengan cepat mengajak pihak-pihak pengembang untuk membangun kawasan lewat skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU)," tambahnya.
Anggota Komisi 3 Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta Joko Adianto menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta membentuk badan tersendiri untuk pengelolaan kawasan TOD.
Joko memahami bahwa TOD membutuhkan banyak koordinasi antarlembaga yang berkaitan dengan perizinan, tata ruang, dan lingkungan hidup.
"Sebagai contoh memang satu PRK dari MRT ini [Dukuh Atas] butuh waktu lama untuk disetujui. Barangkali suatu bahan yang dibuat khusus bisa membuat proses birokrasinya menjadi cepat," ungkapnya dalam kesempatan yang sama.
Menurutnya, kecepatan dan kepastian pembangunan TOD penting, sebab MRT atau operator transportasi lain sebagai pengelola kawasan membutuhkan bantuan private sector dan para pemilik lahan, di mana sangat memperhitungkan hitung-hitungan bisnis dari pembangunan kawasan.
"Para pemilik tanah itu pasti cermat sekali terhadap perkembangan harga dan waktu. Kalau suatu kebijakan terlalu lama, tak ada kepastian, dan dianggap tidak seksi lagi, bisa saja mereka mau lepas, tidak mau membangun di kawasan TOD," jelas Joko.
"Ini terjadi di Lebak Bulus. Dari focus group discussion [FGD] kami dengan para pengembang, ada yang mengaku kalau aturan mainnya nggak jelas, nggak pasti, lebih baik bangun di batas akhir kawasan TOD saja. Toh, sama saja jarak ke stasiunnya segitu-segitu juga. Maka, eksekusi yang baik dibarengi dengan fleksibilitas berkembangnya regulasi, memang harus kita kaji terus-menerus," tutupnya.
.jpg?w=300&h=221)
