Bisnis.com, JAKARTA - PD Pasar Jaya akan ikut berkontribusi menyediakan unit perumahan untuk warga Ibu Kota lewat pemanfaatan pasar dan asetnya sebagai bangunan mixed use.
Direktur Utama PD Pasar Jaya Arief Nasrudin mengungkap bahwa dari 63 pasar kelolaannya, sudah ada sekitar 29 pasar yang dinilai potensial untuk diintegrasikan dengan rumah susun.
"Jadi bukan hanya rumah susun sewa, kalau peraturan daerah yang terbaru buat kita [Pasar Jaya] nanti keluar, bahkan kita akan kelola transit oriented development [TOD], hotel, rusunawa, office. Semua bisa, apapun yang bisa kita lakukan, asal aset sudah kita miliki," ujarnya usai rapat pembahasan APBD DKI Jakarta tahun 2020 bersama Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta, Jumat (6/12/2019) tengah malam.
"Jadi ini terobosan pak gubernur yang bisa mendorong, mudah-mudahan Pasar Jaya bisa mandiri [tak terus mengandalkan modal dari APBD]. Sekaligus juga, untuk kita membuat market captive di atasnya. Lihat saja di Singapura, flat-flat di sana itu bawahnya pasar, dan mereka kalau belanja langsung di sana," tambah Arief.
Arief mencontohkan konsep pasar mixed use di 29 pasar kelolaannya nanti akan mirip dengan Rusunawa Pasar Rumput, yang terbangun dengan dua menara rusunawa setinggi 25 lantai dengan 1.984 unit rumah tipe luas 36 m2.
Pasar yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini diproyeksi menjadi acuan pembangunan pasar terintegrasi hunian di Tanah Air.
Pasar Jaya menargetkan pembangunan pasar-hunian terpadu ini bisa dimulai pada 2020, asalkan beberapa aset milik Pasar Jaya yang masih berstatus hak pakai (HP), sudah disetujui pihak berwenang untuk ditingkatkan menjadi hak pengelolaan lahan (HPL).
"Step-step yang dilakukan sertifikasi harus diselesaikan. Kini tinggal difinalisasi akhir. Kita sudah eksposure supaya masuk mitra swasta dan sesama Badan Usaha Milik Daerah [BUMD] ikut membangun pasar. Dengan kondisi HPL sudah kita peroleh, baru perencanaan pembangunan nanti bisa jalan," jelasnya.
Kendati demikian, Arief belum mau mengungkap 29 pasar potensial, beserta proyeksi jumlah unit hunian yang akan dibangunnya. Yang pasti, rencana ini telah memiliki detail engineering design (DED) dan sudah disetujui oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Bahkan, Arief pun mengungkap bahwa rusun di pasar kelolaannya nanti memungkinkan sebagai pengadaan perumahan alternatif dari program Rumah DP Nol Rupiah, besutan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Alternatif, dalam hal ini disebabkan konsep kepemiliknya bukan rumah susun hak milik (Rusunami) murni, melainkan sewa jangka panjang yang bersertifikat.
Inilah yang membuat skema rusun di Pasar Jaya berbeda dengan rusun yang dibangun oleh saudaranya sesama BUMD, yakni PD Pembangunan Sarana Jaya yang memang memiliki core bussiness di bidang pembangunan dan punya kapasitas menjual unit perumahan.
"Sangat bisa integrasi dengan program Rumah DP Nol Rupiah. HPL itu bisa 30 tahun opsional 20 tahun, jadi 50 tahun, itu cukup lah [sebagai tempat tinggal permanen]. Skema kan juga bisa melalui bank sekarang. Tapi memang pendekatannya beda dengan Sarana Jaya. Karena kita jadinya seolah-olah [rumah sewa] long-list, tapi tetap keluar kok, sertifikatnya. Jadi memang bisa saja digunakan untuk para pendaftar yang lolos seleksi Rumah DP Nol Rupiah itu," ungkapnya.
Terpenting, menurut Arief, Pasar Jaya bisa ikut membantu Pemprov DKI Jakarta merealisasikan target penyediaan unit perumahan sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022. Yakni, 218.214 unit melalui mekanisme Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan 14.000 unit oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
