Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemprov DKI dan BUMD Bersinergi Jaga Inflasi Tahun 2020

Pemprov DKI memiliki tugas menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok pada tahun depan.
Konferensi Berita Resmi Statistik BPS Juli 2019 oleh Kepala BPS RI Suhariyanto (tengah) dan Deputi Bidang Statistik Produksi M. Habibulah (kiri) dan Deputi Bidang statistik Distribusi dan Jasa Yunita Rusanti (kanan) di Jakarta, Kamis (1/8/2019)..
Konferensi Berita Resmi Statistik BPS Juli 2019 oleh Kepala BPS RI Suhariyanto (tengah) dan Deputi Bidang Statistik Produksi M. Habibulah (kiri) dan Deputi Bidang statistik Distribusi dan Jasa Yunita Rusanti (kanan) di Jakarta, Kamis (1/8/2019)..

Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI memiliki tugas menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok pada tahun depan.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Hamid Ponco mengatakan Pemprov DKI dan badan usaha milik daerah (BUMD) sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik untuk menekan inflasi.

"Pemerintah dan BUMD harus bisa mengatasi stabilitasi harga dalam kisaran target yang ditentukan pemerintah, yaitu turun menjadi 3 persen +/- 1. BI sendiri menargetkan tahun depan inflasi 3,3 persen - 3,5 persen," katanya di acara Outlook Ekonomi DKI 2020, Selasa (17/12/2019).

Dia menuturkan pengendalian inflasi akan berdampak pada daya beli masyarakat dan menekan angka kemiskinan.

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian Sri Hartati mengatakan Pemprov DKI Jakarta memiliki tanggung jawab sebagai pusat perekononomian nasional dan regional.

Karena itu, pemerintah mencoba diintervensi harga kebutuhan pangan melalui tiga BUMD, yaitu PT Food Station Tjipinang, Perumda Pasar Jaya, dan PD Dharma Jaya.

"Tingkat kemiskinan 20% disumbang oleh beras. Kalau tidak hati-hati akan berpengaruh terhadap Jakarta," kata Sri.

Direktur Utama PT Food Station Tjipinang mengatakan pihaknya sudah bersinergi dengan petani, pedagang, dan PD Pasat Jaya untuk menjaga stok beras dengan stabil agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, status Jakarta sebagai konsumen beras terbesar se-Indonesia sangat tergantung pada distribusi dari daerah-daerah produsen.

"Target kami harga tidak naik turun seperti Yoyo. Caranya harus ada kepastian berdagang. Jakarta ini defisit beras 1,2-1,3 juta ton per tahun. Kami mapping Aceh-Papua, Sulawesi Selatan yang baik kepastian penyediaan beras," imbuhnya.

Arief mengatakan kebutuhan beras di DKI Jakarta rata-rata 90 ribu ton per hari. Adapun, stabilisasi dengan Bulog dipatok 10 ribu ton dan target buffer stock beras mencapai 100 ribu ton.

Saat ini, DKI Jakarta masih bergantung pada pasokan beras dari beberapa sentra produksi di Jawa. Namun, dia mengaku Food Station tetap berkeliling untuk mencari beras sehingga tidak terjadi kekurangan pasokan.

"Kami selalu mengantisipasi jika musim panen di Jawa bergeser. Kalau itu terjadi, kami akan ambil beras dari Sulawesi Selatan. Timing untuk mapping ini sangat penting, jangan sampai harga naik berasnya baru dicari," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper

Terpopuler