Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Reklamasi Pulau F Kalah di PTUN, Anies Ajukan Banding

Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah mengatakan siap mengajukan langkah hukum setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan surat keputusan (SK) Gubernur DKI terkait pencabutan izin reklamasi Pulau F di Teluk Jakarta.
Feni Freycinetia Fitriani
Feni Freycinetia Fitriani - Bisnis.com 28 Januari 2020  |  16:01 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melepas sebanyak 852 petugas pemeriksa kesehatan hewan untuk menghadapi momen Iduladha. Proses pelepasan ini dilakukan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (21/8)./JIBI/BISNIS - Regi Yanuar
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melepas sebanyak 852 petugas pemeriksa kesehatan hewan untuk menghadapi momen Iduladha. Proses pelepasan ini dilakukan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (21/8)./JIBI/BISNIS - Regi Yanuar

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Yayan Yuhanah mengatakan siap mengajukan langkah hukum setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta membatalkan surat keputusan (SK) Gubernur DKI terkait pencabutan izin reklamasi Pulau F di Teluk Jakarta.

"Banding. Aku lupa tanggal [pengajuan banding], pokoknya masih jangka waktu empat hari. Nanti tanggalnya aku ngecek ke staf," katanya ketika dikonfirmasi, Selasa (28/1/2020).

Dia menuturkan bahwa Tim Biro Hukum saat ini sedang menyusun memori banding untuk disampaikan ke PTUN. Nantinya, Pemprov DKI akan didampingi oleh tenaga ahli untuk memperkuat alasan-alasan pembatalan reklamasi di pulau F.

Yayan mengaku akan memaparkan fakta-fakta untuk meyakinkan hakim terkait langkah Gubernur DKI Anies Baswedan membatalkan reklamasi di pulau F.

"Kami akan yakinkan hakim bahwa apa yang sudah dikerjakan itu prosedurnya sudah sesuai. Itu kan kita kalahnya di prosedur, kalau kewenangan ada di Pak Gubernur [Anies]. Prosedurnya yang kemarin putusan itu ada yang terlewati," imbuhnya.

Sebelumnya, PTUN Jakarta membatalkan SK Gubernur Anies terkait pencabutan izin reklamasi Pulau F di Teluk Jakarta. Izin pulau F sebelumnya diberikan kepada BUMD yakni PT Jakarta Propertindo.

Namun, Yayan memastikan bahwa yang menggugat Pemprov DKI adalah mitra Jakpro yaitu PT Agung Dinamika Perkasa. Dalam putusan yang diunggah melalui situs sipp.ptun-jakarta.go.id, PTUN Jakarta mewajibkan Anies selaku tergugat untuk mencabut SK yang terkait dengan pencabutan izin reklamasi Pulau F yang diberikan kepada PT Jakarta Propertindo. PTUN Jakarta memutus perkara nomor 153/G/2019/PTUN.JKT itu pada 21 Januari 2020.
 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

anies baswedan reklamasi PTUN
Editor : Akhirul Anwar

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top