Bisnis.com, JAKARTA - Keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meniadakan ganil-genap namun membatasi fasilitas transportasi umum demi menghadapi penularan pandemi Virus Corona (Covid-19), justru berbuah kekacauan dan tak sesuai harapan.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap kebijakan ini mampu mengoptimalkan sosial distancing measure atau pengendalian jarak antarwarga, di samping imbauan agar para perusahaan di Ibu Kota mempekerjakan karyawannya di rumah.
Harapannya, risiko penularan Covid-19 di transportasi publik, baik kereta Moda Raya Terpadu, Lintas Rel Terpadu, atau Transjakarta berkurang. Namun nahas, masih banyak pekerja kantoran yang masuk kerja dan menggunakan transportasi massal pada Senin (16/3/2020).
Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan mengungkap bahwa kebijakan yang diambil Anies justru terbalik.
"Entah apa alasan Anies mengurangi kapasitas layanan pada saat penanganan penyebaran Virus Corona. Jelas pengurangan kapasitas layanan ini akan menambah panik masyarakat di Jakarta dan sekitarnya. Aneh sekali kebijakan yang diambil oleh Anies," ujarnya, Senin (16/3/2020).
"Jelas, Anies membuat kebijakan mengurangi layanan transportasi ini konyol dan tidak memperhitungkan kebutuhan serta situasi aktual. Alasan kebijakan mengurangi interaksi secara dekat jadi tidak benar," tambahnya.
Baca Juga
Oleh sebab itu, menurut Tigor, kebijakan pembatasan layanan transportasi umum hanya bisa efektif apabila Jakarta benar-benar dikunci atau lockdown. Artinya tidak ada kegitan keluar rumah sama-sekali dan tidak ada masyarakat pekerja dserah penyangga yang masuk ke Jakarta.
Namun demikian, Tigor menyebut lockdown perlu pembicaraan lebih matang dengan berbagai pihak, terutama pemerintah pusat, serta kepastian logistik dan keamanan.
"Aneh juga kebijakan pengurangan layanan transportasi publiknya hanya yang merupakan pengelolanya di bawah Pemprov Jakarta. Sementara itu layanan Kereta Commuter Line atau KRL yang merupakan BUMN tetap menjalankan layanan seperti biasa. Berarti pendekatan dan perhitungan kebijakan pengurangan layanan transportasi publik bias Jakarta," jelas Tigor.
"Tentu pendekatan kebijakan yang bias Jakarta ini akan ada menimbulkan masalah di lapangan. Salah satu masalah adalah akan bisa terjadi penumpukan dan kepadatan pengguna KRL saat berpindah ingin melanjutkan perjalanan menggunakan MRT, LRT atau Transjakarta," tambahnya.
Oleh sebab itu, Tigor justru berpendapat bahwa layanan transportasi umum mestinya berjalan semestinya terlebih dahulu, bahkan ditambah demi kenyamanan penumpang menerapkan social distancing measure.
"Usul saya sebaiknya gubernur Jakarta Anies Baswedan membatalkan kebijakan pengurangan layanan transportasi publik MRT, LRT dan Transjakarta. Wong tidak dikurangi saja, biasa kita lihat padatnya tidak terlayaninya secara manusiawi para pengguna layanan Transjakarta dan MRT terutama pada jam sibuk," ungkap Tigor.
"Justru seharusnya yang dilakukan oleh gubernur Jakarta Anies Baswedan adalah kebijakan menambah kapasitas layanan transportasi publik di Jakarta jika ingin mengurang interaksi dekat karena padatnya di Transjakarta, MRT atau LRT berikut di halte atau juga di stasiunnya," tambahnya.
