Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo menuturkan proses pengurusan surat izin keluar atau masuk (SIKM) bakal dilakukan secara otomatis melalui Corona Likelihood Metric (CLM).
“Jika sebelumnya dalam pengurusan SIKM yang melakukan analisis itu teman-teman dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), nah sekarang permohonan itu diarahkan untuk mengisi CLM,” kata Syafrin kepada awak media di Balai Kota, Jakarta, pada Rabu (8/7/2020).
Menurut Syafrin, pergerakan masyarakat di DKI Jakarta bakal dicek langsung oleh sistem yang sudah terintegrasi. Dengan demikian, dia menegaskan, penerapan SIKM masih tetap berlaku selama masa perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi di wilayah DKI Jakarta.
“Jadi bukan membatasi orang, tetapi paling tidak orang datang itu kita bisa identifikasi, dia di Jakarta berinteraksi di mana, sehingga gugus tugas segera melakukan penelusuran kontak jika terjadi yang bersangkutan positif misalnya,” kata dia.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut ketentuan surat izin keluar/masuk (SIKM) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, sekaligus memenuhi protokol kesehatan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku sudah melakukan rapat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait dengan adanya ketentuan SIKM yang diberikan oleh gubernur.
Baca Juga
Hal ini, terangnya, tak menyalahi protokol kesehatan yang menjadi prasyarat bepergian yang telah dibuatkan aturan turunannya oleh Kemenhub. Secara teknis, pengawasan di lapangan pun sudah ada koordinasi antara Kemenhub dan Pemprov DKI Jakarta.
"SIKM atau surat izin keluar masuk Jakarta, itu sudah melalui rapat kami dengan Gubernur DKI, protokol kesehatan sudah dilakukan, siapa saja boleh masuk, pencegahannya sudah dibahas pada sektor darat dan udara," jelasnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (9/6/2020).
Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta akan menugaskan beberapa petugasnya di sejumlah titik masuk DKI Jakarta baik itu Bandara, Stasiun maupun cek poin darat menuju ibu kota. Intinya, dia menegaskan Pemprov DKI Jakarta sudah koordinasi dengan pemerintah pusat.
