Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Disentil Doni Monardo, Pemprov DKI Kaji Ulang Penerapan Ganjil Genap

Doni menyebutkan terjadi peningkatan jumlah penumpang pada KRL sebanyak 3,5 persen dari rata-rata sekitar 400 ribu orang per hari dalam Raker dengan komisi VIII DPR RI, Kamis (3/9/2020).
Wagub DKI Ahmad Riza Patria/Bisnis-Nyoman Ary Wahyudi
Wagub DKI Ahmad Riza Patria/Bisnis-Nyoman Ary Wahyudi

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menuturkan pihaknya tengah mengkaji data peningkatan volume penumpang imbas penerapan ganjil genap di wilayah DKI Jakarta.

Hal itu diungkapkan Ariza, sapaan Ahmad Riza Patria, untuk menanggapi sentilan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

Doni menyebutkan terjadi peningkatan jumlah penumpang pada KRL sebanyak 3,5 persen dari rata-rata sekitar 400 ribu orang per hari dalam Raker dengan komisi VIII DPR RI, Kamis (3/9/2020).

“Terkait dengan meningkatnya 3,5 persen orang yang beralih ke angkutan umum nanti kita cek. Apakah betul karena gage [ganjil-genap], karena kalau mau jujur kan yang naik kendaraan kan berkurang karena tidak bekerja disebabkan PHK, WFH, ga keluar rumah,” kata Ariza saat dijumpai di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (4/9/2020).

Ariza menambahkan bisa jadi peningkatan itu disebabkan masyarakat yang sudah kembali kerja di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi fase I.

“Berikutnya bisa saja peningkatan disebabkan ekonomi memperburuk pendapatan orang, yang tadinya naik mobil berpikir ulang lebih hemat naik kendaraan umum,” tuturnya.

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto menilai langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerapkan kembali kebijakan ganjil-genap di tengah perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi fase I kontradiktif untuk menekan laju pergerakan orang.

“Saya melihat kebijakan Anies ini kontradiktif dengan perpanjangan PSBB [transisi]. Karena kemungkinan untuk penularan menjadi lebih besar di transportasi umum maupun di kantor. Klaster kantor baru kemarin kita kritisi sekarang angkutan umum,” kata Purwanto melalui sambungan telepon, Rabu (5/8/2020).

Menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebaiknya menahan diri terlebih dahulu untuk mengeluarkan kebijakan ganjil genap tersebut. Dia beralasan telah terjadi lonjakan penggunaan angkutan umum ketika kebijakan itu diberlakukan.

“Faktanya angkutan umum terjadi lonjakan, coba dicek. Terjadi lonjakan penggunaan transportasi publik, dan ini menjadi kemungkinan penyebaran klaster [di transportasi umum],” kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper