Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Warga Jakarta Bersiaplah, Perda Penanggulangan Covid-19 Mulai Diterapkan

Perda itu mengatur sanksi pidana bagi masyarakat yang menolak dilakukan tes PCR, menolak pengobatan atau vaksinasi Covid-19.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 10 November 2020  |  11:35 WIB
Situasi pendaftaran untuk tes usap massal para pedagang ikan hias di lokasi binaan UMKM JP 23 Kecamatan Sawah Besar, Rabu (22/7/2020). - Antara
Situasi pendaftaran untuk tes usap massal para pedagang ikan hias di lokasi binaan UMKM JP 23 Kecamatan Sawah Besar, Rabu (22/7/2020). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berpendapat Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Covid-19 sudah dapat bisa diberlakukan saat ini.

Alasannya, perda itu telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta pada 19 Oktober 2020.

Kendati demikian, Ariza menerangkan, perda tersebut kini masih dalam proses penomoran untuk menjadi produk hukum.

“Ini kan sudah dalam proses, penomoran. Saya kira sudah bisa dan sudah bisa dimulai, karena sekitar seminggu lalu sudah pengesahan di DPRD,” kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (10/11/2020).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memiliki peraturan daerah atau perda tentang Penanggulangan Covid-19.

Perda itu mengatur sanksi pidana bagi masyarakat yang menolak dilakukan tes PCR, menolak pengobatan atau vaksinasi Covid-19, mengambil jenazah probable atau konfirmasi positif Covid-19 dan masyarakat yang dengan sengaja meninggalkan fasilitas isolasi terkendali Covid-19.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan menerangkan sanksi pidana yang diberikan tersebut dalam bentuk denda dengan batas maksimal Rp7,5 juta. Artinya, denda itu tidak boleh dikenakan melebihi angka Rp7,5 juta.

“Itu ancaman pidana denda yang kita cantumkan itu adalah maksimal. Tidak bisa lebih, kalau kurangnya itu terserah kepada pertimbangan hakim, bisa saja melihat situasi, hakim mungkin tidak menghukum tidak apa-apa,” kata Pantas seusai Rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta, Senin (19/10/2020).

Pantas mengatakan, penentuan sanksi pidana nantinya bakal tergantung sepenuhnya pada kearifan hakim dalam menilai setiap peristiwa yang disidang.

Di sisi lain, dia juga menerangkan, pihaknya sepakat untuk menghapus ketentuan sanksi pidana kurungan di dalam Perda Penanggulangan Covid-19.

Sanksi pidana kurungan itu sempat dimasukkan ke dalam Raperda dengan maksimal kurungan penjara selama enam bulan.

“Pidana kurungan kita tidak masukkan, jadi kita memang lebih kepada efek pendidikan. Maka, perda ini juga yang banyak kita tonjolkan adalah edukasi,” ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

perda Covid-19
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top