Gaji dan Tunjangan DPRD DKI Rp8,3 Miliar
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengungkapkan anggaran penunjang kegiatan anggota DPRD DKI sebesar Rp 888,68 miliar dalam rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2021, dan menyatakan menolak kenaikan anggaran sekretariat DPRD tersebut.
Kenaikan anggaran tersebut akan digunakan untuk tunjangan rencana kerja anggota DPRD, mulai dari reses, kunjungan kerja, sosialisasi perda dan raperda, hingga sosialisasi kebangsaan.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Partai Solidaritas Indonesia, Michael Victor Sianipar memerintahkan anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI untuk menolak rancangan yang beredar mengenai kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT).
Dalam rancangan itu, kata dia, pendapatan anggota dewan naik menjadi Rp 888 miliar.
Michael mengatakan tak pantas jika hak anggota DPRD naik di tengah pandemi Covid-19.
Belakangan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menegaskan besaran gaji dan tunjangan anggota dewan bakal dikembalikan sesuai dengan alokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.
Keputusan itu disampaikan setelah bekas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengunggah video kritikan atas rencana DPRD DKI untuk menaikkan gaji dan tunjangan sebesar Rp8,3 miliar per tahun.
“Itu [kenaikan gaji] saya evaluasi semua, itu kita enggak ada semua. Jadi jangan berpatokan pada berita yang simpang siur ini,” kata Prasetyo di DPRD DKI Jakarta pada Senin (7/12/2020).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=184&h=104)
