Bisnis.com, JAKARTA - Wacana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menarik rem darurat atau emergency break di tengah peningkatan kasus konfirmasi positif Covid-19 di Ibu Kota membuat galau para pengusaha.
Fenomena itu diungkapkan Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang.
Sarman menanggapi sinyalemen dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat setelah libur akhir tahun 2020.
"Jika kembali seperti yang dulu tentu akan membuat aktivitas ekonomi semakin terbatas dan stagnan. Ini sinyal ekonomi yang kurang baik diawal tahun dan secara psikologis akan menurunkan rasa optimisme dikalangan pelaku usaha," kata Sarman melalui pesan tertulis, Senin (28/12/2020).
Sarman berpendapat kebijakan PSBB di awal tahun 2021 bakal menambah angka Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK di tengah masyarakat.
Di sisi lain, sebagian besar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bakal tumbang akibat kebijakan PSBB ketat itu.
Baca Juga
"Kami sangat berharap agar dapat mempertimbangkan secara cermat dan matang dengan memperhatikan kondisi ekonomi Jakarta saat ini," kata dia.
Langkah strategis yang dapat diambil Pemprov, menurut dia, adalah dengan me-lobby Pemerintah Pusat agar DKI Jakarta menjadi skala prioritas program vaksin Covid-19.
"Mengingat ekonomi Jakarta sangat memberikan sumbangsih yang strategis terhadap perekonomian Nasional," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberi sinyal pihaknya bakal menarik rem darurat atau emergency break di tengah peningkatan kasus konfirmasi positif Covid-19 harian di DKI Jakarta.
Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB ketat bakal diambil setelah diadakannya evaluasi pada 3 Januari 2021 mendatang.
“Apakah dimungkinkan nanti Pak Gubernur akan ada emergency break nanti kita akan lihat sesuai dengan fakta dan data, memang ini sangat dinamis sekali terkait fakta dan data,” kata Ariza di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Minggu (27/12/2020).
Dengan demikian, Ariza meminta seluruh pihak kooperatif dalam mematuhi protokol kesehatan agar tidak terjadi peningkatan kasus harian selepas libur akhir tahun.
“Jangan sampai nanti ada peningkatan luar biasa sehingga kami Pemprov dengan jajaran, Pak Gubernur, terpaksa mengambil kebijakan untuk memperketat PSBB,” kata Ariza.
