Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Fraksi PSI di DKI Ajukan Hak Interpelasi ke Anies, PDIP: Arogan!

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Gilbert Simanjuntak menilai PSI tidak mengerti etika komunikasi antar fraksi di DPRD DKI Jakarta.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 26 Februari 2021  |  12:49 WIB
Gedung DPRD DKI - dkijakartaprov.go.id
Gedung DPRD DKI - dkijakartaprov.go.id

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Gilbert Simanjuntak menilai negatif langkah Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait banjir akhir pekan lalu.

Gilbert beralasan PSI tidak mengerti etika komunikasi antar fraksi di DPRD DKI Jakarta. Padahal, dalam pengajuan hak interpelasi itu, dibutuhkan dukungan 15 anggota DPRD. Belakangan, PSI mengaku telah menjalin komunikasi politik dengan partai politik lainnya.

“Kesan masyarakat kan PSI itu tidak mengerti aturan dan anggap remeh sama fraksi yang lain. pingin manggung sendiri,” jelasnya melalui pesan singkat, Jumat (26/2/2021).

Gilbert menyayangkan langkah hak interpelasi yang diajukan PSI itu pertama kali dikenalkan kepada media. Bukan, berembug terlebih dahulu di legislatif.

“PSI itu kita lihat arogan, kurang rendah hati, khususnya dalam berkomunikasi,” kata dia.

Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggulirkan wacana hak interpelasi terkait kinerja penanganan banjir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Langkah itu diambil setelah Anies dinilai tidak optimal dalam pengendalian banjir di Ibu Kota pada akhir pekan lalu.

“Interpelasi ini kami ambil sebagai jalan konstitusional terakhir. Ini adalah tanggung jawab moral dan politik PSI terhadap warga Jakarta, khususnya yang dirugikan oleh banjir akibat kegagalan dan ketidakseriusan Gubernur Anies mengelola penanggulangan banjir,” kata Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Untayana melalui keterangan pers virtual, Kamis (25/2/2021).

Justin mengkritisi ketidakjelasan masterplan penanggulangan banjir, ketidakseriusan pembebasan lahan normalisasi, dan kebingungan kosa kata serta mandeknya normalisasi maupun naturalisasi sungai.

Terlebih, Justin melanjutkan, Anies telah menjabat selama 3,5 tahun, namun justru mendorong revisi RPJMD untuk menghapus normalisasi dari RPJMD.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pdip Anies Baswedan dprd dki partai solidaritas indonesia
Editor : Oktaviano DB Hana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top