Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Mohammad Tsani Annafari mengaku dirinya diminta mundur dari jabatannya karena dianggap sebagai beban organisasi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
Pengakuan itu disampaikan Tsani menjawab spekulasi tentang pengunduran dirinya dari posisi kepala Bapenda DKI Jakarta.
“Saya ini jadi beban organisasi kalau tetap jadi Kepala Bapenda, sehingga lebih baik saya tidak jadi Kepala Bapenda, organisasi ini maksudnya Pemprov DKI,” kata Tsani melalui sambungan telepon kepada Bisnis, Jumat (26/2/2021).
Dia menyebutkan permintaan agar mundur dari posisi yang diembannya setelah mengadakan FGD tentang Transformasi Digital Pendapatan Daerah PKB dan BBNKB Provinsi DKI Jakarta 2021 yang selama ini dijalankan oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) pada Rabu (24/2/2021) lalu.
“Saya bikin FGD ngomongin Samsat. Kalau Samsat tidak diperbaiki, gimana? Lalu ada kuping yang panas komplain ke pak gubernur [Anies Baswedan]. Masak saya langsung diberhentikan?” kata dia.
Adapun forum itu turut dihadiri oleh Agus Rahardjo selaku penasihat Kapolri dan Ketua KPK RI periode 2016-2020, serta Komjen (Purn) Oegroseno mantan Wakapolri selaku Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Baca Juga
“Apakah saya bisa ngatur Pak Agus enggak ngomong keras begitu? Terus kalau tidak ngomong itu kapan benernya, masa kita rela tiap tahun kita ngeluarin duit Rp9,8 miliar untuk Samsat buat nyetak kertas yang kemudian jadi komiditi saja.” kata dia.
Sebelumnya, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Jupiter membeberkan pihaknya telah menerima surat pengunduran diri Tsani pada Rabu (24/2/2021) lalu. Dengan kata lain, setelah acara FGD itu berlangsung.
“Betul, saya sudah konfirmasi sudah mengecek bahwa pak Tsani sebagai kepala Bapenda sudah menandatangani surat pengunduran diri sejak tanggal 24 yang lalu,” kata Jupiter melalui sambungan telepon pada Jumat (26/2/2021).
Sedangkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam kesempatan terpisah menuturkan langkah pengunduran diri menjadi hak Tsani. Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, dinamika organisasi seperti pengunduran diri lumrah terjadi pada lingkungan pemerintah pusat maupun daerah.
“Masalah Kepala Bapenda mundur saya baru tahu. Saya kira itu menjadi hak segala orang. Siapa saja kalau ingin mundur,” kata Ariza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (26/2/2021).
Menurut Ariza setiap orang dapat berkontribusi bagi masyarakat baik di dalam maupun luar sistem pemerintahan. Malahan, dia berpendapat berada di luar sistem pemerintahan justru memberi ruang yang lebih terbuka untuk berkontribusi.
“Ketika tidak menjabat justru bisa lebih leluasa, saya kira itu tidak ada masalah dalam pemerintahan manapun termasuk Jakarta, apabila ada rotasi mutasi pengunduran diri,” kata dia.
Sebelum menjabat sebagai Kepala Bappeda DKI Jakarta, Tsani sempat menjadi penasihat untuk Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK). Tsani mundur dari jabatannya di lembaga antirasuah itu sejak Desember 2019.
