Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Sarana Jaya Berupaya Kembalikan Kerugian Negara Senilai Rp217 Miliar

Perumda Pembangunan Sarana Jaya tengah berupaya mengembalikan anggaran pembalian lahan yang dikorupsi senilai Rp217 Miliar.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 31 Maret 2021  |  18:19 WIB
Direktur Utama nonaktif Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan. - beritajakarta.id
Direktur Utama nonaktif Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan. - beritajakarta.id

Bisnis.com, JAKARTA — Plt Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Indra Sukmono mengatakan pihaknya tengah berupaya mengembalikan anggaran pembelian lahan di kawasan Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur pada 2019 senilai Rp217 miliar.

Adapun, anggaran itu telah dibayarkan Sarana Jaya kepada PT Adonara Propertindo untuk membeli lahan seluas 4,2 hektare di Kawasan Jakarta Timur. Belakangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjaring adanya tindakan korupsi dari transaksi pembelian tanah tersebut.

“Tadi saya sudah coba jelaskan bahwa kami masih berusaha mengoptimalkan seoptimalkan mungkin untuk pengembalian itu, tadi juga sudah ada masukan dari Komisi B itu akan kita coba jalankan,” kata Indra seusai menghadiri rapat di Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (31/3/2021).

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Perumda Pembangunan Sarana Jaya untuk menarik kembali Rp217 miliar anggaran pembelian lahan di kawasan Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur pada 2019 lalu.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Azis menegaskan uang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang raib itu mesti dapat kembali. Alasannya, transaksi itu telah berstatus merugikan negara.

“Ini kan sudah keluar Pemda DKI untuk Rumah DP 0 Rupiah sekitar Rp200 miliar, jadi konsen kami kasus hukum mesti berjalan, tapi uang Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang Rp200 miliar ini harus kembali,” kata Azis melalui sambungan telepon seusai melakukan rapat dengan Sarana Jaya, Rabu (31/3/2021).

Azis menggarisbawahi pihaknya tengah mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dapat mengembalikan anggaran yang telah dikorupsi tersebut.

“Kan kerugian banyak ini, kita ingin jangan sampai dijadikan bahan untuk proses kasus hukum, jangan, ini harus dikembalikan ke Pemda DKI,” kata dia.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dki jakarta Anies Baswedan pembangunan sarana jaya
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top