Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Proyek LRT Pulo Gebang-Joglo, Pembangunan Jaya Dapat Konsesi 33,5 Tahun

Seluruh keuntungan dari LRT Pulo Gebang-Joglo itu bakal diserahkan kepada PT Pembangunan Jaya selama masa konsesi berlangsung.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 03 Mei 2021  |  16:55 WIB
U-Shape Girder merupakan pondasi struktur bangunan LRT Jabodebek dengan cetakan beton berbentuk huruf
U-Shape Girder merupakan pondasi struktur bangunan LRT Jabodebek dengan cetakan beton berbentuk huruf "U". Untuk pertama kalinya U- Shape Girder digunakan di Indonesia dan lahir di pabrik beton pracetak milik ADHI. Teknologi ini diadopsi dari Prancis. - ADHI.Co.Id

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo memaparkan masa konsesi LRT Pulo Gebang-Joglo sepanjang 32,15 kilometer yang diserahkan ke PT Pembangunan Jaya berlaku hingga 33,5 tahun.

Hal itu disampaikan Syafrin merujuk pada dokumen feasibility study atau studi kelayakan yang dibuat oleh PT Pembangunan Jaya ihwal KPDBU Unsolicited Penyelenggaraan Sarana LRT Pulo Gebang-Joglo tersebut. Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengevaluasi dokumen studi kelayakan KPDBU tersebut.

“Tentu semua dilakukan penilaian, jika memang itu sesuai bisa dilanjutkan dan seterusnya,” kata Syafrin seusai menghadiri rapat bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin (3/5/2021). 

Konsekuensinya, seluruh keuntungan yang berasal dari penjualan tiket (farebox revenue) dan non-tiket (non-farebox revenue) dari LRT Pulo Gebang-Joglo itu bakal diserahkan kepada PT Pembangunan Jaya selama 33,5 tahun masa konsesi berlangsung.

“Maka selama tarif yang dihitung oleh mereka dalam dokumen tetap itu yang digunakan maka tidak akan ada subsidi dari pemerintah semua biaya itu untuk menutup pengeluaran dari swasta,” kata dia.

Adapun pengeluaran PT Pembangunan Jaya itu berkaitan dengan biaya operasi dan pemeliharaan sarana-prasarana LRT selama masa konsesi. Rinciannya, biaya operasi dan pemeliharaan prasarana sebesar Rp300 miliar per tahun. Sementara, biaya operasi dan pemeliharaan sarana mencapai RP151 miliar setiap tahunnya. 

Hanya saja, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mesti mengeluarkan investasi prasarana senilai Rp18,995 triliun. Sementara itu, PT Pembangunan Jaya hanya mengeluarkan biaya investasi sarana sebesar Rp3,879 triliun. 

“Hasil feasible study mereka [PT Pembangunan Jaya] kami masih melakukan kajian secara komprehensif apakah ini feasible atau tidak,” kata dia.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dki jakarta dprd dki pembangunan jaya LRT
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top