Bisnis.com, CIBINONG – Bupati Bogor Ade Yasin berupaya mencari cara lain untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan Jalur Puncak II atau Poros Tengah Timur (PTT), karena batal digarap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Kami tetap mengupayakan pembangunan Puncak II, karena kebutuhannya bukan hanya menangani kemacetan di Jalur Cisarua, tapi meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah timur Bogor," ungkapnya di Cibinong, ibu kota Kabupaten Bogor, Jawa barat, pada Senin (21/6).
Selain Kementerian PUPR batal menganggarkan dana pembangunan Jalur Puncak II pada 2022, Pemprov Jawa Barat juga batal menganggarkannya pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021–2023.
Ade optimistis jalur yang menghubungkan Bogor dengan Cianjur itu dapat berimplikasi positif pada aspek ekonomi, yakni mengangkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Timur Kabupaten Bogor.
"Lebih dari 550.000 penduduk yang tinggal di lima kecamatan ini, yaitu Citeureup, Babakanmadang, Cariu, Tanjungsari, dan Sukamakmur, akan mendapatkan pengaruh (ekonomi) dari pengembangan jalan ini," ujarnya.
Ade mengaku telah menggunakan anggaran daerah senilai Rp5 miliar untuk membuka sebagian jalur yang dikerjakan TNI pada 2020. Namun, anggaran tersebut tidak seberapa jika dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan yang ditaksir senilai Rp1,5 triliun.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi berang kepada Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR mengenai batalnya pembangunan Jalur Puncak II pada 2022.
"PUPR ataupun pemerintah pusat membuat saya berang karena saya akan dianggap sebagai badut oleh masyarakat di daerah pemilihan saya yaitu Kabupaten Bogor," kata legislator itu.
