Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumpulkan tujuh fraksi DPRD DKI di rumah dinasnya yang terletak di Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (26/8/2021) malam.
Persamuhan Anies bersama sebagian besar elit politik Kebon Sirih itu membahas sejumlah isu krusial yang ada di Ibu Kota belakangan ini.
Selain pandemi, Anies diketahui meyakinkan seluruh elit politik yang hadir terkait dampak positif terselenggaranya balapan mobil listrik Formula E tahun depan.
Salah satu anggota DPRD dari Fraksi NasDem Ahmad Lukman Jupiter menuturkan Anies ingin Formula E menjadi cerminan penanganan Covid-19 di Tanah Air. Dengan terselenggarannya Formula E, Jupiter menambahkan, publik internasional dapat menilai positif keberhasilan pemerintah dalam menekan laju penyebaran Covid-19 di Ibu Kota.
Jupiter beralasan Formula E Operation (FEO) memiliki standar yang tinggi untuk mengizinkan suatu kota menjadi tuan rumah gelaran balap mobil listrik tersebut. Misalkan, dia mencontohkan, FEO tidak bakal mengizinkan Jakarta menggelar balapan mobil listrik apabila kurva pandemi masih mengkhawatirkan.
“Kita menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa Indonesia khususnya Jakarta mampu mengatasi wabah pandemi Covid-19 ketika pergelaran event ini diselenggarakan,” kata Jupiter melalui sambungan telepon, Jumat (27/8/2021).
Baca Juga
Di sisi lain, Jupiter mengatakan, gelaran balap mobil listrik itu dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Ibu Kota. Dia optimis gelaran Formula E dapat menarik lebih banyak investor ke Ibu Kota.
“Secara tidak langsung kita telah menunjukkan kepada dunia bahwa pemerintah mampu mengatasi wabah ini, kita bisa menarik investor yang berada di luar negeri,” tuturnya.
Adapun tujuh fraksi yang ikut persamuhan Anies di rumah dinas gubernur itu di antaranya Gerindra, PKS, Golkar, Nasdem, PAN, PKB-PPP dan Demokrat.
Sebelumnya, 33 anggota DPRD DKI Jakarta resmi mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait gelaran balapan mobil listrik Formula E tahun 2022. Adapun 33 anggota pengusul hak interpelasi itu berasal dari fraksi PDIP dan PSI.
Salah satu pengusul hak interpelasi dari Fraksi PDIP Rasyidi mengatakan, hak interpelasi itu diarahkan untuk mendengar penjelasan Anies soal gelaran mobil listrik tersebut. Malahan, Rasyidi menegaskan, interpelasi itu ditargetkan untuk membatalkan program prioritas tersebut.
“Dari hasil pemeriksaan BPK itu kalau dilakukan Formula E bukan menguntungkan, tapi ada potensi kerugian,” katanya saat menyampaikan hak interpelasi kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Lantai 10 Gedung Kebon Sirih, Kamis (26/8/2021).
BPK menemukan adanya sejumlah permasalahan terkait rencana gelaran balap mobil listrik yang tertunda akibat pandemi Covid-19.
Permasalahan itu disinyalir terkait belum optimalnya renegosiasi dengan pihak FEO ihwal status keberlanjutan kerja sama dan pendanaan yang telah disetorkan.
Temuan itu berasal dari hasil audit BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019. BPK mencatat Pemprov DKI Jakarta telah membayar Rp984,31 miliar kepada FEO terkait commitment fee rencana musim penyelenggaraan tahun 2019 dan 2020.
Pengeluaran itu belum termasuk realisasi biaya penyelenggaraan Formula E Tahun 2019 yang telah ditalangi PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro selaku badan usaha milik daerah (BUMD) yang ditugasi menyelenggarakan gelaran tersebut sebesar Rp439,2 miliar.
