Bisnis.com, JAKARTA - Fraksi PSI di DPRD DKI Jakata menyayangkan keputusan Pemprov DKI memangkas Penyertaan Modal Daerah (PMD) ke PDAM Jaya sebesar 79 persen, dari yang sebelumnya Rp276 miliar menjadi Rp 57 miliar.
Menurut anggota DPRD DKI Eneng Maliyanasari, pemotongan itu berpotensi menghambat penyediaan air bersih bagi warga Jakarta yang sampai hari ini cakupannya baru mencapai 64 persen.
“Kalau setiap tahun anggarannya paling kecil terus kapan semua warga Jakarta bisa menikmati air bersih?” ucap Eneng dikutip dari akun Instagram @psi_jakarta, Kamis (14/10/2021).
Dia menegaskan, Fraksi PSI akan konsisten memperjuangkan anggaran besar untuk percepatan penyediaan air bersih, karena cakupannya saat ini baru 64 persen.
Dikatakan, PAM Jaya butuh dukungan anggaran PMD untuk memenuhi kebutuhan perpipaan air bersih warga Jakarta yang diperkirakan Rp30,3 triliun hingga 2030.
Target itu akan sulit dicapai, apabila anggaran PMD dipangkas drastic hingga tersisa Rp57 miliar yang bahkan berasal dari deviden PDAM pada tahun berjalan.
Baca Juga
“Jangan langsung dipotong hanya karena kinerjanya tidak maksimal, harus segera dicari solusi agar PDAM Jaya bisa meningkatkan kinerjanya dan mempercepat penyediaan air bersih. Target cakupan 100 persen pada 2030 harus bisa tercapai,” tukas Eneng.
