Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Fraksi PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gilbert Simanjuntak mengatakan bahwa Penjabat (PJ) Gubernur pengganti Anies Baswedan akan mendapatkan warisan setumpuk masalah. Gubernur DKI Jakarta tersebut diketahui akan lengser pada Oktober mendatang.
"Penunjukan Penjabat Gubernur DKI mulai 17 Oktober nanti akan mewarisi banyak masalah karena periodisasi. Di samping itu kondisi yang ditinggalkan Gubernur Anies seperti banjir, sumur resapan yang menimbulkan masalah, dan berbagai hal termasuk yang terbaru soal penggantian nama jalan dan penjenamaan RS [Rumah Sehat] juga menghadang," kata Gilbert dalam keterangan resminya, dikutip pada Senin (29/8/2022).
Selain itu, masalah yang akan dihadapi PJ Gubernur, termasuk perubahan status Jakarta pasca-perpindahan Ibu Kota ke Kalimantan di antaranya anggota DPRD akan kembali sebanyak 80 orang dan daerah tingkat dua bisa mengadakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan legislatif (Pileg).
"Otonomi menjadi level Wali Kota/Kabupaten. Masalah lain yang perlu ditangani, adalah rencana pembangunan daerah (RPD) per tahun seiring perpanjangan Penjabat adalah tiap tahun," kata Gilbert.
Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa PJ Gubernur DKI Jakarta nanti perlu menjaga komunikasi yang baik dengan legislatif, termasuk untuk membuat rancangan peraturan daerah (RPD).
"Masalah lain yang menghadang seiring periodisasi adalah pileg dan pilpres (pemilihan presiden) di 24 Februari 2024 dan pilgub (pemilihan gubernur) pada November 2024. Ini harus dijaga aman, kondusif dan bebas dari isu intoleransi dan polarisasi. Ini merupakan penilaian kinerja Penjabat Gubernur, walau tanpa kampanye. Masih banyak masalah lain yang menghadang, karena Jakarta memang mengandung banyak persoalan," papar Gilbert.
Baca Juga
Melihat permasalahan tersebut, dia menyarankan agar PJ Gubernur DKI Jakarta merupakan orang yang mengenal Jakarta. Pasalnya, orang yang minim mengenal Jakarta, menurutnya, akan menghabiskan waktu sedikitnya empat bulan untuk adaptasi.
"Sementara masalah sudah semakin banyak dalam periode tersebut. Mengangkat sekretaris daerah menjadi penjabat gubernur juga akan membuat masalah bertambah, karena sekda lalu akan dijabat oleh Plt atau Pj, sehingga kurang optimal," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
