Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta Sarjoko mengatakan bahwa -Pemprov DKI Jakarta tidak lagi menganggarkan Rumah Down Payment (DP) Nol Rupiah pada APBD 2023.
“Pagu anggaran indikatif Rp1,2 triliun adalah tidak untuk pembangunan hunian DP nol pak,” kata Sarjoko pada Selasa (1/11/2022).
Pihaknya mengusulkan pagu anggaran indikatif Rp1,2 triliun untuk penataan kawasan kumuh dan pembangunan rumah susun sewa sederhana (rusunawa), termasuk penataan kawasan Kali Ciliwung dan rusunawa di Jalan Margasatwa.
“Rencana akan kita bangun dengan skema multiyears 2023-2024 sebanyak tigatower atau kurang lebih 675 unit dengan kebutuhan anggaran,” katanya.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono meminta Pemprov DKI Jakarta fokus pada pembangunan rusunawa ketimbang rumah DP Nol Rupiah. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI terkait rancangan KUA-PPAS APBD 2023 di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/11/2022).
“Paparan dari Bappeda [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] alokasi anggaran untuk perumahan sekitar Rp1,2 triliun itu peruntukannya apakah untuk DP Nol atau rumah susun sewa. Saya saya kepada Dinas Perumahan harusnya DKI fokus pada rumah susun sewa,” kata Gembong.
Baca Juga
Dia menyarankan hal itu agar APBD DKI dapat diturunkan untuk membantu masyarakat. Gembong pun kemudian menyebut, bahwa program rumah DP Nol Rupiah abal-abal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
