Bisnis.com, JAKARTA—Keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menggeser posisi DKI Jakarta sebagai ibu kota. Semua aktivitas kenegaraan nantinya akan berpindah ke IKN Nusantara. Sedangkan Jakarta konon akan didesain sebagai kota modern dan pusat perekonomian.
Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus berbenah. Kendaraan berbagai jenis dan ukuran lalu lalang di kawasan yang rencananya akan menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara.
Namun demikian, jangan bayangkan kondisi IKN Nusantara saat ini seperti Jakarta. Pemerintah benar-benar membangun kawasan ini dari nol. Tidak ada jalan tol mengular dari barat ke timur atau selatan ke utara, apalagi mal dan tetek bengek-nya. Sepanjang mata memandang yang terlihat hanya jalanan tanah yang dikeraskan menggunakan batu dan hamparan pohon akasia.
Pohon akasia di kawasan IKN adalah milik PT ITCI Hutani Manunggal (IHM). Dalam catatan Bisnis, perusahaan ini merupakan mitra strategis bagi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), pabrik bubur kertas atau pulp yang sering dikaitkan dengan taipan Sukanto Tanoto. Kawasan IKN Nusantara sebagian berada di kawasan hutan tanaman industri atau HTI milik IHM.
Ada dua jalur yang bisa digunakan untuk menjangkau kawasan IKN. Pertama, jalur darat melewati Balikpapan kemudian ke arah Penajam Paser Utara. Kedua, jalur perairan yang bisa diakses dari Pelabuhan Semayang menuju dermaga PT IHM.
Bisnis mendapat kesempatan untuk melihat secara langsung lokasi IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur melalui jalur perairan November lalu. Lokasi IKN dapat diakses menggunakan speed boat melalui Pelabuhan Semayang mengarungi Teluk Balikpapan menuju dermaga milik PT IHM.
Baca Juga
Sampai dermaga PT IHM, perjalanan kemudian dilanjutkan melalui jalur darat. Jalan tanah, debu yang berterbangan, lalu lalang kendaraan pengangkut kayu dan material menemani sekitar 30 menit perjalanan ke wilayah titik nol IKN Nusantara. "Ini beruntung, kalau hujan sulit melewati jalanan ini," ujar sopir yang mengantar ke kompleks IKN Nusantara.
Tanah di sekitar kawasan IKN memang rawan amblas. Ini terjadi karena jenis tanah di kawasan itu adalah clay shale. Jenis tanah ini akan sangat keras jika cuaca panas. Namun ketika hujan tiba, tanah akan menjadi licin dan rawan amblas.
Berbeda dengan Jakarta atau mayoritas wilayah di Jawa, yang bisa dibangun gedung pencakar langit lebih dari 10 lantai, di IKN pemerintah harus benar-benar memutar otak. Kontur dan jenis tanah di IKN tidak cocok untuk bangunan tinggi. Desain bangunan perlu disesuaikan dengan bentang alam, termasuk kondisi tanah yang rawan amblas.
Setelah naik turun bukit dan berjibaku dengan debu jalanan, perjalanan akhirnya sampai di titik nol IKN Nusantara. Titik nol IKN Nusantara tidak menggeser posisi Sabang, sebutan tersebut sebenarnya hanya hanya sekadar titik acuan dalam pembangunan IKN Nusantara.
Berbeda dengan kawasan lain di IKN, di titik Nol Nusantara suasana cukup ramai dan sudah tertata cukup rapi. Wisatawan dari berbagai daerah baik dari sekitar Kalimantan dan luar Kalimantan, terutama Pulau Jawa berdatangan di wilayah tersebut. Ada yang hanya sekadar berwisata atau menuntaskan penasaran tentang IKN yang begitu fenomenal.
Investor IKN
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono menyampaikan bahwa proses pembangunan IKN terus berlangsung. Dia bahkan mengungkapkan akan ada tiga investor yang siap membangun perumahan serta hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Dari 59 LOI (Letter of Intent) sudah ada tiga yang kita proses maju dan ini akan diumumkan," kata Bambang di kompleks Istana Negara, Selasa (3/2/2023).
Adapun ketiga investor tersebut antara lain, dua perusahaan lokal dan satu asing yakni PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), konsorsium lokal CCFG Corp - PT Risjadson Brunsfield Nusantara (CCFG-RBN) dan Korea Land and Housing Corporation (KLHC).
Ketiga perusahaan tersebut sudah mendapatkan Surat Izin Prakarsa Proyek (SIPP) atau Letter to Proceed (LTP) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Alumnus dari Jurusan Teknik Sipil ITB ini optimistis bahwa jumlah investor juga akan bertambah ke depannya mengingat saat ini sudah ada 59 pelaku usaha yang sudah mengajukan LOI untuk menanamkan modal di IKN.
Sekadar informasi, kemitraan pembangunan di IKN Nusantara menggunakan skema KPBU atau public private partnership.
Setali tiga uang, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe melanjutkan bahwa proyek IKN Nusantara telah menarik nilai investasi mencapai Rp 41 triliun.
“Rencana Rp41 triliun. Ada 3 perusahaan yang sudah dapat izin prinsip pelaksanaan tetapi itu nanti ada FS-nya segala macam. Dari 59 Letter of Interest kita, sudah ada tiga yang proses maju. Antrean ada beberapa tetapi belum kami umumkan kalau belum ada SIPP," katanya.
Dia melanjutkan bahwa pembangunan tidak hanya perumahan yang menjadi prioritas, sebab para investor juga akan membangun pengelolaan air minum, kelistrikan, telekomunikasi, pengolahan limbah, hingga sektor transportasi.
"Transportasi ini prioritas utama. Yang sedang dikejar berikutnya yang high priority adalah sekolah, lifestyle seperti tempat olah raga, taman, mal, hiburan untuk para pekerja," katanya.
Nasib Jakarta
Sementara itu, Kepala Dinas Cipta Karya, Pertanahan, dan Tata Ruang (Citata) DKI Jakarta Heru Hermawanto mengungkapkan kemungkinan gedung pemerintahan di Jakarta dioptimalkan untuk perkantoran pasca perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kalimantan Timur.
Dia menyebutkan nantinya pihak swasta dapat menyewa gedung-gedung yang ditinggalkan pemerintah pusat itu.
“Pemerintah menghendaki bahwa itu [gedung] bisa dioptimalkan untuk dimanfaatkan. perkantoran misalnya, kantor swasta. Dulu kan enggak boleh [untuk swasta],” kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta Rabu (4/1/2023).
Heru pun menyebutkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengikuti aturan Pemerintah Pusat. Termasuk menyiapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mengizinkan swasta menyewa gedung perkantoran di Jakarta.
Meskipun demikian, Heru menyebutkan aset gedung yang jumlahnya ratusan tersebut masih dimiliki oleh pemerintah pusat. Aset tersebut dapat menjadi milik Pemprov DKI apabila dihibahkan.
“Asetnya tetap pemerintah pusat, kecuali dihibahkan. Namanya aset kan diatur oleh UU [Undang-undang] Keunganan Negara, enggak bisa kita,” jelasnya.
Sebelumnya, Koordinator Tim Hukum IKN Kementerian PPN/Bappenas Jiwangga Yusuf Upadana pun pernah menerangkan hal serupa. Menurutnya gedung yang termasuk dalam Barang Milik Negara (BMN) di Jakarta akan dimanfaatkan lewat skema persewaan hingga pemindahtanganan kepemilikan pasca perpindahan IKN.
“Memang bisa dimanfaatkan oleh pebisnis di Jakarta terutama oleh pengusaha realestat, untuk bisa di sewa atau bisa dipindahtangankan," kata Jiwangga dikutip dari siaran YouTube DPD REI DKI Jakarta, Minggu (9/9/2022).
