Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Viral, Gubernur Heru Bongkar Pedestrian Era Anies Baswedan di Jalan Santa

PJ Gubernur Heru Budi Hartono membongkar pedestrian dan jalur sepeda di Jalan Santa demi memperlancar lalu lintas.
Pedestrian dan jalur sepeda di jalan Santa dibongkar/ Twitter @B2WIndonesia
Pedestrian dan jalur sepeda di jalan Santa dibongkar/ Twitter @B2WIndonesia

Bisnis.com, JAKARTA - PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membongkar pedestrian dan jalur sepeda di Jalan Santa demi memperlancar lalu lintas di kawasan tersebut. Akan tetapi, hal ini mendapat respons yang tidak terlalu baik dari warganet.

Dari foto yang diperbincangkan, terlihat pedestrian dan jalur sepeda yang semula digunakan untuk pejalan kaki dipangkas untuk dijadikan jalan beraspal.

Pada Jumat, 14 April 2023, PJ Heru yang didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto bahkan telah meninjau uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan Santa.

Akan tetapi di media sosial Twitter rekayasa yang dilakukan oleh PJ Gubernur Heru tersebut mendapatkan respons yang tak begitu baik. 

Hal tersebut lantaran pemerintah melalukan penutupan putar balik (u-turn) di Jalan Wolter Monginsidi menuju Tendean.

Kebijakan itu merupakan bagian penutupan 32 u-turn di Jakarta yang dicanangkan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI untuk mengurangi kemacetan dan memperlancar lalu lintas.

Bagi beberapa masyarakat, rekayasa lalu lintas yang dilakukan PJ Heru ini tidak efektif.

Bahkan dari foto-foto kiriman warganet di Twitter, sejumlah pengendara justru melanggar aturan dan berkendara di bekas pedestrian tersebut.

Menanggapi hal tersebut, PJ Gubernur DKI ini memaklumi pendapat beberapa orang yang tidak sepakat dengan kebijakannya.

"Ya dari 100, satu yang bicara itu biasa. Sekarang kita mau untuk kepentingan lebih besar atau untuk yang perorangan? Jajaran Polda, Pemda DKI kan semua kan memperhatikan itu," kata Heru.

Netizen terbagi dua

Viralnya kebijakan PJ Gubernur Heru membuat netizen di Twitter terbagi menjadi dua kubu. Kubu pertama mendukung rekayasa yang dilakukan oleh DKI 1 itu.

Sebab menurut mereka, saat ini pejalan kaki dan pengguna sepeda tidak terlalu banyak. Daripada pedestrian dan jalur sepeda "nganggur", lebih baik digunakan untuk memperluas jalan raya.

Sementara kubu kedua jelas menolak. Menurut kubu ini, untuk mengurangi kemacetan lalu lintas yang perlu dikurangi adalah kendaraannya.

Dalam hal ini, pemerintah DKI dianggap salah karena justru memberikan fasilitas kepada kendaraan yang notabennya menjadi sumber utama kemacetan lalu lintas itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper