Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi B DPRD DKI Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak meminta jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersikap profesional seiring polemik Taman Ismail Marzuki (TIM) dan Jakarta International Stadium (JIS) yang sarat kepentingan politis.
Dia menyampaikan hal tersebut menanggapi pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono yang menyatakan pengelolaan TIM dan JIS sudah salah sejak awal.
“Pernyataan Sekda DKI adalah pernyataan yang disampaikan secara profesional oleh seorang auditor yang jadi Sekda. Sebagai auditor, objektifitas melihat persoalan sangatlah penting sebagai bagian dari profesionalitas,” ujar Gilbert dalam keterangan resmi, Jumat (4/8/2023).
Gilbert menegaskan, JIS dan TIM memang sudah bermasalah sejak awal, sudah berkali-kali disampaikan dalam rapat di Komisi B DPRD, sebab polemik ini kini sudah bergeser menjadi politis, bukan lagi substansi.
“Saat ini pernyataan Sekda DKI lebih ke arah substansi. Diharapkan ini menular kepada jajaran dibawahnya untuk melihat substansi daripada polemik yang sifatnya politis,” jelasnya.
Seperti diketahui, Sekda DKI Joko Agus Setyono telah menyatakan pengelolaan TIM dan JIS sudah salah sejak 'lahir'. Seperti diketahui, kedua fasilitas tersebut saat ini dikelola oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Baca Juga
“Terkait dengan masalah pengelolaan TIM dan JIS, semestinya penugasan seperti halnya pemerintah pusat, yang menugaskan Adhi Karya membuat LRT Jabodebek. Ini tidak sama dengan Pemerintah DKI dalam memberikan penugasan,” ujar Joko.
Dia melanjutkan, penugasan yang dilakukan oleh Pemprov DKI sejauh ini adalah memberikan penyertaan modal daerah (PMD) kepada BUMD yang bersangkutan, sehingga aset yang telah dibangun menjadi milik perusahaan BUMD tersebut, dan pada akhirnya membebani perusahaan.
Menurut Joko, seharusnya Pemprov DKI menugaskan Jakpro untuk membangun TIM dan JIS menggunakan anggaran yang dimiliki oleh Jakpro, sehingga ketika fasilitas ini terbentuk tinggal dibayar oleh Pemprov DKI.
“Jadi bukan dari PMD, sehingga pada saat sudah terbangun pemerintah tinggal bayar saja. Kalau sekarang kan membebani biaya pemeliharaan, kemudian biaya penyusutan,” jelasnya.
