Bisnis.com, JAKARTA — Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku dicecar 22 pertanyaan saat dievaluasi Inspektorat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dia mengatakan, sudah menjalani evaluasi sebanyak 3 kali. Dalam evaluasi ini ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh evaluator dengan total 22 pertanyaan.
“Jadi satu evaluator bertanya kurang lebih dua, kalau ada 11 berarti ada 22 sekian,” ujar Heru di Gedung Inspektorat Jenderal Kemendagri, Kamis (10/8/2023).
Dalam evaluasi tersebut, ada sejumlah topik penting yang ditanyakan oleh Inspektorat Kemendagri kepada Heru. Topik-topik tersebut adalah di antaranya kemiskinan, dan proyek intermediate treatment facility (ITF) Sunter.
“Topik yang ditanyakan kali ini stunting, kemiskinan, semua deh. Dari evaluasi ini ada yang kasih saran, dan kita terima sarannya, termasuk juga tadi terkait dengan penanganan banjir ya jangan lupa untuk mengeruk kali-kali yang kecil, kira-kira gitu yang di utara. Kemudian berikutnya yang rame2 hari ini ITF Sunter,” jelasnya.
Dari hasil evaluasi tersebut, Heru enggan membeberkan saran apa saja yang diberikan oleh Inspektorat Kemendagri, hanya saja lembaga ini akan mengikuti kebijakan yang ada di Pemerintah Daerah (Pemda) DKI.
Baca Juga
“Saran-saran beliau bagus, udah gitu aja. Mereka mengikuti kebijakan dari Pemda DKI,” jelasnya.
Berdasarkan catatan, Pj Gubernur DKI ini juga sempat di evaluasi oleh Inspektorat Kemendagri pada Mei 2023. Dalam agenda ini, Heru dievaluasi mengenai kinerja pada umumnya, dan topik mengenai kemacetan lalu lintas, serta pelayanan publik.
“Ya tidak gimana-gimana, saya kan yang dievaluasi, tanya Mendagri. Ada saran-saran seperti biasa, selanjutnya kemacetan lalu lintas, peningkatan transportasi, pelayanan publik, dan pelayanan rumah sakit,” ujar Heru.
Heru menambahkan, dalam evaluasi yang dilakukan tersebut, terdapat 72 halaman yang dibahas. Namun dia menolak untuk merincikan hal apa saja yang dibahas dalam paparan nya.
“Saya lupa, paparannya ada 72 halaman. Terkait dengan hasil evaluasi bisa ditanyakan ke Mendagri, kan saya yang menjelaskan,” jelasnya.
Heru juga enggan berkomentar terkait adanya potensi rapor merah dalam kinerja. “Saya tidak tahu, tanya gurunya dong, saya kan muridnya,” jelasnya.
