Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Heru Budi Sebut WFH Solusi Mengurangi Kemacetan, Bukan Polusi Udara Jakarta

Heru Budi menegaskan kebijakan WFH untuk mengurangi kemacetan di Jakarta bukan untuk mengatasi kualitas udara yang buruk.
Work from home/ilustrasi
Work from home/ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA — Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan rencana penerapan work from home (WFH) atau kerja dari rumah merupakan solusi untuk kemacetan, bukan mengurangi polusi udara Jakarta. 

“WFH itu bukan memecahkan solusi polusi udara, tapi mengurangi kemacetan Jakarta,” ujar Heru di Balaikota Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Nantinya penerapan WFH akan diberlakukan selama 3 bulan untuk percobaan awal, dimulai dari 28 Agustus 2023. Kebijakan ini juga akan diterapkan pada saat KTT Asean yang berlangusng pada 5-7 September 2023. 

“Terkait dengan KTT Asean pada September mendatang, itu akan diterapkan 50-50 untuk WFH. Ini sudah sesuai dengan imbauan,” jelasnya. 

Heru juga menjelaskan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemeterian PANRB) juga sudah memberikan keleluasaan untuk penerapan kebijakan WFH, karyawan diberikan waktu masuk kerja dari 08.00 WIB dan 10.00 WIB, dengan jumlah masuk 50 persen.

“Menpan sudah memberikan keleluasaan waktu antara 08.00 WIB dan jam 10.00 WIB, ini Pemprov DKI akan manfaatkan untuk bisa berbagi yang masuk 50 persen, dan yang WFH 50 persen, setidaknya mengurangi kemacetan,” jelasnya. 

Sebagai informasi, penerapan WFH itu tidak hanya diterapkan untuk karyawan di Jakarta, melainkan juga untuk para siswa sekolah. Nantinya pembelajaran jarak jauh (PJJ) juga diterapkan 50 persen. 

Di samping itu untuk mengurangi kemacetan, Heru Budi juga tengah mengkaji penerapan “4 in 1” bagi kendaraan yang akan masuk ke wilayah Jakarta. Diharapkan sistem ini mampu mengurangi kemacetan. 

Dia mengatakan, terkait dengan usulan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi untuk penerapan sistem “4 in 1”, kebijakan ini tengah dirapatkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan akan diumumkan 2 minggu mendatang.

“Oh iya Menhub ya, lagi dibahas nanti 2 minggu lagi, saat ini masih rapat,” ujar Heru.

Heru belum dapat memastikan apakah kebijakan tersebut akan mengurangi tingkat polusi udara dan kemacatan Jakarta. Dia menyatakan bahwa kebijakan tersebut baru akan diuji coba. 

Adapun dalam penerapannya, dia juga belum memastikan akan bersamaan dengan Ganjil Genap atau hanya “4 in 1” saja. Hal ini akan segera diinformasikan setelah rapat selesai.

“Masih dibahas, belum bisa detail seperti itu saya,” jelasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper