Bisnis.com, JAKARTA — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono segera menindak kasus pungutan liar (pungli subsidi pangan murah yang terjadi di Jakarta Utara (Jakut).
Hal tersebut disampaikan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Suhud Alynudin saat Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi hendak mengetuk palu dan menutup rapat paripurna mengenai penandatangan MoU rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas serta plafon anggaran sementara APBD 2024.
“Interupsi pimpinan, Suhud Alynudin dari PKS, di kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan hal yang penting menyangkut keluhan masyarakat terkait dengan pembagian subsidi pangan yang kacau balau di lapangan,” ujar Suhud di saat rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Senin (18/9/2023).
Menurut dia, kekacauan di lapangan tersebut telah menimbulkan adanya pungli. Dia meminta agar Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk membenahi kekacauan tersebut.
“Saya berharap melalui forum yang terhormat ini Pj gubernur agar membenahi kegiatan pembagian pangan sehingga tidak terjadi antrean panjang, yang warga harus datang jam 3 pagi dan mereka bahkan ada yang tidak mendapatkan atau belum mendapatkan haknya,” jelasnya.
Usai menyampaikan hal tersebut, Suhud pun memperlihatkan rekaman suara yang menunjukan adanya praktik pungli kepada Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.
Baca Juga
Suhud belum dapat menunjukkan identitas yang melakukan aksi pungli di rekaman suara tersebut, namun dalam rekaman suara tersebut terdengar perbincangan antara warga mengenai besaran tarif untuk mengikuti antrian subsidi pangan murah.
Sebagai informasi, kejadian pungli tersebut telah terjadi di Kecamatan Koja. Seiring kejadian ini Pj Gubernur segera membenahi carut-marutnya pembagian subsidi pangan bagi masyarakat.
“Itu pimpinan realitas di lapangan Saya harap Pj Gubernur segera membenahi carut-marutnya pembagian subsidi pangan bagi masyarakat,” jelasnya.
