Bisnis.com, JAKARTA — Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono menyatakan urbanisasi masih akan menjadi tantangan saat Jakarta melepas status Ibu Kota dan menjadi kota bisnis.
Dia mengatakan, ke depan masih ada potensi perpindahan penduduk ke kota Jakarta, dan hal ini tidak bisa dihentikan karena meskipun tidak menyandang status Ibu Kota, namun Jakarta tetap menjadi salah satu pusat bisnis.
“Tentu Jakarta menjadi global city masih banyak tantangan, menurut kami tantangannya satu, yaitu urbanisasi, perpindahan penduduk yang tidak bisa di rem, karena itu juga menjadi hak asasi mereka untuk tinggal di Jakarta,” ujar Heru dalam diskusi virtual, Kamis (12/10/2023).
Urbanisasi, menurut dia, akan mengganggu Jakarta dari sisi anggaran, karena jumlah bantuan sosial (bansos) berpotensi mengalami peningkatan apabila warga yang pindah ke Jakarta tidak memiliki pekerjaan.
“Jika mereka tidak memiliki pekerjaan yang layak da rumah yang layak, maka itu dampaknya nanti ke global city, dampaknya bantuan sosial kita naik terus, tumbuh terus,” jelasnya.
Urbanisasi juga akan mempengaruhi jumlah stunting di Jakarta yang seharusnya mengalami penurunan, namun terus mengalami peningkatan meskipun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sudah berupaya mengurangi angka tersebut melalui berbagai strategi dan bekerjasama dengan pihak swasta.
Baca Juga
“Kemarin saya kunjungan ke Jakarta Barat, stunting-nya naik terus, kenapa? Karena ada perpindahan penduduk. Stunting yang tadinya 5 anak menjadi 9 anak. Rawan gizi juga naik dari 20.000 menjadi 27.000 anak,” tukasnya.
Meskipun demikian, pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan diharapkan mampu menekan angka kemiskinan di Indonesia. Pemindahan ini juga diharapkan mengurangi kepadatan penduduk atau urbanisasi calon kota bisnis ini.
“Dengan sedikit banyaknya itu mengurangi beban kawasan Jakarta yang selama ini dikeluhkan semakin padat, semakin penuh sehingga tidak lagi menjadi sebuah ruang hidup yang layak,” ujar Ketua Panitia Khusus (Pansus) Jakarta pasca-perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Pantas Nainggolan di Gedung DPRD DKI, dikutip Rabu (20/9/2023).
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini juga menyampaikan, tidak hanya menekan angka kemiskinan dan urbanisasi, perpindahan Ibu Kota diproyeksikan mampu mengurangi kemacetan di Jakarta, dan menambah ruang terbuka yang saat ini dinilai masih minim.
“Bukan hanya di Jakarta, tapi juga dengan daerah penyangga dalam bentuk bisa terurainya kemacetan, bisa juga terurainya kekurangan ruang terbuka hijau di Jakarta,” jelasnya.
Di samping itu, pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan ini juga diyakini mampu menyelesaikan masalah banjir yang selama ini belum terselesaikan secara maksimal.
